Kota Bima NTB, beritalima.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jend. TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota DPR RI, Zulkieflimansyah melaksanakan kunjungan kerja di Kota Bima hari ini, Selasa, (25/102016). Menko Kemaritiman mengajak serta Deputi III Maritim Ridwan Djamaludin, Brigjend TNI (Purn) Abdul Kadir Hasan, tenaga ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim bersama rombongan media dan investor. Rombongan tiba di bandara Sultan Salahuddin Bima pada pukul 10.15 WITA, disambut oleh Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin dan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri di ruang tunggu VIP Kabupaten Bima. Agenda kunjungan tersebut adalah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, serta melaksanakan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Bima. Dari bandara, rombongan selanjutnya menuju Paruga Nae Kota Bima tempat berlangsungnya pertemuan.
Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Bima, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota dan Kabupaten Bima, Dirut PT. Pelindo III, General Manajer PT. Pelindo III Cabang Bima, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Bima, Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Sekretaris Daerah Kota dan Kabupaten Bima dan para pejabat daerah dari berbagai tingkatan, pimpinan BUMN/BUMD serta instansi vertikal, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda dan insan pers. Pertemuan diisi dengan penyampaian sambutan selamat datang dari Walikota Bima, pemaparan tentang kondisi pelabuhan Bima oleh PT. Pelindo III serta arahan dari Menko Kemaritiman. Walikota menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI. “Kedatangan Bapak Menko Kemaritiman dan anggota DPR RI inshaallah bisa menjadi pendorong percepatan penataan daerah, khususnya kawasan pesisir. Tidak saja untuk Kota Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu”, kata Walikota.
Walikota pun menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum wilayah Kota Bima. Luas wilayah daratan pesisir Kota Bima kurang lebih 50,78 kilometer persegi, namun yang termasuk dalam wilayah pengelolaan Kota Bima sekitar 11,48 kilometer persegi, dengan panjang garis pantai sekitar 26 kilometer. Untuk kawasan pesisir Kota Bima, ada beberapa isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah yaitu: penataan wilayah pesisir sepanjang pantai bagian barat Kota Bima yang merupakan kawasan rawan bencana banjir; penataan kawasan permukiman kumuh yang berada di sekitar daerah aliran sungai dan di sekitar pesisir pantai; pengembangan kawasan wisata pantai dilaksanakan mulai dari Ni’u hingga Kolo dengan luas kawasan kurang lebih 22 hektar; pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai; dan pengembangan kawasan konservasi dengan menanam mangrove. “Semua ini terintegrasi dalam suatu grand design Kota Tepian Air atau water front city”, kata Walikota.
Saat ini Kota Bima sedang berusaha membangun daerah ini sebagai sebuah kota tepian air dengan 7 titik penataan yaitu: (1) gerbang Ni’u; (2) Lawata; (3) Ama Hami, yang di dalamnya terdapat pasar semi modern yang telah diresmikan oleh Presiden pada bulan April lalu; (4) Kompleks Istana Kesultanan Bima dan Lapangan Serasuba; (5) Pelabuhan Bima; (6) Pantai Ule dan Kampung Nelayan Bonto; serta (7) Pantai Kolo. “Dari ketujuh titik ini, bapak-bapak berkesempatan melihat lima di antaranya yaitu mulai dari pintu masuk Ni’u, Lawata, Ama Hami, Lapangan Serasuba, dan Pelabuhan Bima yang akan dikunjungi sesaat lagi. Kami berharap, dalam kunjungan singkat hari ini, Bapak Menteri dapat memberikan arahan dan pandangan tentang arah penataan daerah kami, khususnya kawasan pesisir. Tidak hanya untuk Kota Bima, namun juga untuk Kabupaten Bima dan Dompu”, kata Walikota. Arahan Menko Kemaritiman dapat disimpulkan dalam 4 poin sebagai berikut: 1. Agar PT. Pelindo III dapat memperhitungkan pengembangan dua pelabuhan di Pulau Sumbawa. Pertama adalah Pelabuhan Badas untuk melayani wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat, dan yang Kedua adalah Pelabuhan Bima untuk melayani wilayah Bima dan Dompu.
2. Pendalaman alur perlu dilakukan untuk Pelabuhan mengingat kedalaman kolam hanya sedalam 6 meter. Hal ini akan menyulitkan kapal-kapal besar untuk bisa berlabuh di Pelabuhan Bima. Akibatnya efisiensi biaya pengiriman tidak akan tercapai. Sementara itu Pelabuhan Badas sudah memiliki kedalaman kolam yang memadai antara 10-12 m.
3. Pihak Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di daerah memiliki peran sangat penting untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan produsen pakan ternak mau menyerap habis produksi jagung petani di masa panen, 4. Pemerintah daerah agar membangun infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dengan wilayah pelabuhan memadai agar proses pengangkutan komoditas pertanian dapat dilakukan secara efisien. (B5-SUKUR)
2. Pendalaman alur perlu dilakukan untuk Pelabuhan mengingat kedalaman kolam hanya sedalam 6 meter. Hal ini akan menyulitkan kapal-kapal besar untuk bisa berlabuh di Pelabuhan Bima. Akibatnya efisiensi biaya pengiriman tidak akan tercapai. Sementara itu Pelabuhan Badas sudah memiliki kedalaman kolam yang memadai antara 10-12 m.
3. Pihak Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di daerah memiliki peran sangat penting untuk mendorong agar perusahaan-perusahaan produsen pakan ternak mau menyerap habis produksi jagung petani di masa panen, 4. Pemerintah daerah agar membangun infrastruktur jalan yang memadai yang menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian dengan wilayah pelabuhan memadai agar proses pengangkutan komoditas pertanian dapat dilakukan secara efisien. (B5-SUKUR)
