Jakarta, beritalima.com| – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan pentingnya penguatan pertahanan sebagai mutlak prioritas Pemerintah di tengah suasana geopolitik internasional yang tidak stabil.
Kepada awak media di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Jakarta (24/11), Menhan tidak menampik bahwa tantangan anggaran, dinamika politik, dan keterbatasan alutsista (alat utama sistem senjata) masih menjadi persoalan klasik. Namun, ujarnya, negara tak boleh ambil risiko membiarkan pertahanan berada dalam kondisi “setengah matang”.
“Kita tidak boleh rapuh di tengah situasi geopolitik yang sedang bergerak cepat. Penguatan pertahanan ini bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Sjafrie.
Sjafrie mengakui beberapa program modernisasi alutsista dan peningkatan kesiapan prajurit membutuhkan penguatan anggaran yang konsisten dan terarah. Ia mengingatkan, komitmen pemerintah terhadap pertahanan tak boleh terjebak dalam pendekatan “menunggu situasi mendesak”.
“Kalau kita hanya bergerak ketika situasi kritis datang, maka kita sudah terlambat. Pertahanan itu harus dipersiapkan jauh sebelum ancaman muncul,” paparnya.
Sjafrie meminta lembaga terkait agar memastikan setiap rupiah anggaran pertahanan digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan tidak menimbulkan celah penyalahgunaan. Ia menyebut reformasi manajemen belanja pertahanan harus terus dilanjutkan.
Menhan secara khusus menyinggung sejumlah dinamika kawasan yang dinilainya perlu dicermati, termasuk gesekan di Laut Cina Selatan, perubahan sikap negara-negara besar, serta intensifikasi latihan militer di Indo-Pasifik.
“Kawasan kita bukan ruang hampa. Ada kompetisi kepentingan negara-negara besar, ada eskalasi yang bisa berubah cepat. Indonesia harus siap dalam segala kondisi,” terang Menhan.
Ia menekankan bahwa TNI harus berada dalam posisi siaga dan memiliki kemampuan respons cepat terhadap perkembangan keamanan regional maupun ancaman non-tradisional seperti serangan siber serta disinformasi.
Selain mengkritisi minimnya sinergi lintas sektor, Sjafrie mengingatkan soal pertahanan tak boleh hanya dibebankan kepada TNI dan Kementerian Pertahanan. Diperlukan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, sektor industri, dan masyarakat.
“Pertahanan bukan hanya urusan militer. Ada industri, ada teknologi, ada pendidikan karakter bela negara. Semua harus terlibat,” ungkap Sjafrie.
Jurnalis: rendy/abri
