Jika seluruh Kepala Daerah di Indonesia seperti Pakde Karwo, saya yakin Indonesia akan lebih maju dan sejahtera. Pasalnya, Pakde Karwo merupakan kepala daerah pertama yang berani mengembangkan skema pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek pembangunan infrastruktur.
Skema KPBU tersebut dilaksanakan oleh Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim itu dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Manfaat skema ini adalah pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya bergantung dari APBN dan APBD, kekurangan anggaran bisa diatasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta.
Pemprov Jatim dalam hal ini berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Untuk meningkatkan kelayakannya sehingga menarik investor, proyek ini juga menerima dukungan pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF) dari Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk konstruksi sebagian.
“Pemprov Jawa Timur adalah yang pertama berani mengajukan diri sebagai PJPK. Mengapa luar biasa? Karena banyak kepala daerah yang enggan menjadi PJPK, maunya hanya mengandalkan APBN dan APBD untuk membangun proyek. Jika seperti ini, kapan majunya kita? Karena itulah saya memuji langkah Pakde Karwo yang berani menjadi PJPK”
Pujian itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Republik Indonesia (RI), Prof. Bambang P.S Brodjonegoro saat Konsultasi Regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara (KONREG JABALNUSRA) 2016 dengan tema “Mengoptimalkan Modal Sosial untuk Mendukung Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” di Shangrilla Hotel Surabaya, Rabu (10/8) malam.
Bambang mengatakan, keberanian menjadi PJPK dalam proyek SPAM Umbulan merupakan bukti nyata bahwa Pakde Karwo berjuang demi kesejahteraan rakyatnya sekaligus menunjukkan kecerdasan dan kapabilitas yang baik sebagai kepala daerah. Menurutnya, langkah Pakde Karwo harus ditiru oleh kepala daerah lain.
Nantinya, jika proyek SPAM Umbulan selesai pembangunannya pada tahun 2019 akan mampu menghasilkan 4.000 liter per detik. Proyek ini memberi manfaat bagi masyarakat Jatim sekaligus dapat melayani kebutuhan air minum yang berkualitas bagi lebih dari 1,3 juta jiwa penduduk Jatim, terutama pada 3 kabupaten dan 2 kota yakni Kab. Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.
“Bayangkan, potensi Umbulan ini sudah diketahui sejak tahun 1970, tapi tidak pernah terealisasi. Baru dibawah kepemimpinan Pakde Karwo, proyek ini akhirnya bisa jalan. Proyek ini memang membutuhkan dana sangat besar, padahal dana APBN dan APBD terbatas. Jika diberikan sepenuhnya ke swasta, tentu tidak ada yang mau karena proyek ini adalah menyediakan air minum. Sehingga kurang menguntungkan bagi swasta” katanya.
“Disinilah kehebatan Pakde Karwo yang berani melakukan KPBU, dengan didukung pemerintah pusat untuk menjamin proyek layak secara komersial, sehingga investor tertarik. Ujung-ujungnya ya proyek jalan, masyarakat dapat air minum berkualitas. Saya himbau kepada daerah-daerah lain, belajarlah dari Jatim. Sadarilah bahwa dunia ini bukan hanya APBN dan APBD. Carilah inovasi yang bisa menggunakan KPBU” lanjut Bambang.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan, selain menggandeng pihak swasta dalam proyek SPAM Umbulan. Pihaknya juga terus berjuang dengan berbagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satunya, melalui regulasi yang demokratis dan partisipatoris.
Artinya, regulasi yang melibatkan rakyat saat pengambilan kebijakan pemerintah. Tujuannya agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Pakde Karwo melakukan inovasi kredit murah bagi UMKM melalui skema linkage program/Banking system.
Skema tersebut melibatkan Bank Jatim dan BPR Kab/Kota. Dengan struktur sumber pembiayaan dari penempatan anggaran APBD 2016 di Bank Jatim, ke BPR-BPR sebesar 5% termasuk di dalamnya untuk provinsi 2%, dan dari BPR ke UMKM sebesar 10%”. Jauh lebih kecil dari bunga Bank milik negara yang berlaku saat ini.
Lahirnya skema ini karena Pakde Karwo miris dengan hukum Perbankan yang berlaku saat ini. Dimana perbankan hanya memberikan bunga kredit sebesar 14% setahun kepada perusahaan besar (corporate), namun jika rakyat kecil seperti petani yang meminjam modal justru dibebankan bunga yang sangat besar, yakni 20% setahun.
“Dengan skema linkage program ini, wong cilik bisa mendapat keadilan dan kesejahteraan. Tahun lalu, barang produksi Jatim yang dijual ke luar provinsi sebesar Rp. 452 triliun, sedangkan bahan baku yang masuk sebesar Rp. 352 triliun. Sehingga ada capital in flow sebesar Rp. 100 triliun yang masuk ke kantong UMKM, ” ujarnya.
Kepala BPS, Dr. Suryamin, M.Sc mengatakan, forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan, khususnya terkait pemanfaatan data dan informasi statistik dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pembangunan di daerah. Kemudian hasilnya akan didiskusikan guna mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. (**)
