JAKARTA, beritalima.com | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri rapat bersama Gubernur NTT dan Gubernur Maluku dalam rangka pembahasan Pengembangan Pelabuhan Indonesia Bagian Timur, di Nusa Dua, Bali, pada Hari Kamis (26/10/20).
Saat ini, kondisi rute pelayaran nasional terdapat lebih dari 132 rute yang beroperasi, namun hanya 23% yang merupakan looping services (Pendulum), sisanya 77% merupakan port to port service sehingga jaringan pelayaran kurang efisien. Agar menjadikan pelabuhan sebagai faktor pendukung perekonomian, maka dibutuhkan pengembangan pelabuhan utama sehingga dapat meningkatkan standar kinerja pelabuhan dan jaringan pelayaran dapat berjalan lebih efisien.
Untuk permasalahan tersebut, pemerintah berencana akan membangun jaringan terpadu guna pengembangan kluster pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ini terbagi dua yakni IPN dan IAN. IPN atau Jaringan Pelabuhan Terpadu memiliki standarisasi 10 pelabuhan hub, aktivitas rute pendulum dengan kapal besar, dan integrasi dengan kawasan industri. Sedangkan Jaringan Bandara Terpadu (IAN) memiliki integrasi konektivitas dan management antara hub bandara dengan kawasan pariwisata prioritas.
Salah satu pengembangan kawasan pelabuhan yang telah berjalan ialah Pengembangan Pelabuhan Perikanan. Di Indonesia sendiri terdapat 538 lokasi pelabuhan perikanan yang melayani kegiatan perikanan di wilayah laut. Dari jumlah tersebut, 113 pelabuhan perikanan telah ditetapkan kelasnya.
“Dari Pelabuhan Perikanan, 9 diantaranya terdapat di wilayah Maluku dan Papua yang telah ditetapkan kelasnya. Lahan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon seluas 5,3 Ha, panjang dermaganya sebesar 498 m, mampu menampung kapal dengan kapasitas 30 s/d 150 GT sebanyak 119 unit kapal,” ujar Menteri.
Pengembangan pelabuhan perikanan ditujukan untuk mewujudkan konektivitas agar kegiatan ekspor ke luar negeri dapat berjalan dengan baik dan efisien. Nantinya, Pelabuhan Perikanan Ambon akan terhubung dengan Pelabuhan Hub Baru Ambon.
“Pelabuhan baru Ambon terpadu dan pelabuhan perikanan menjadi titik konsolidasi barang termasuk hasil perikanan di kawasan timur (Maluku, NTT dan Papua). Berfungsi sebagai sub Hub,” ungkap Menteri.
Namun, pelabuhan Ambon eksisting tidak dapat lagi dikembangkan karena keterbatasan lahan, dengan kapasitas maksimum hanya untuk 250.000 TEUs/tahun. Selain itu, tidak adanya Pelabuhan hub di timur mengakibatkan ketergantungan pada hub di barat (Surabaya) yang lokasinya sangat jauh.
Untuk itu, pemerintah mengusulkan adanya usulan lokasi pelabuhan Hub Baru Ambon yakni Newport Tulehu yang jaraknya 26 km dari Pelabuhan Ambon existing.
Menurut Menteri, keberadaan Pelabuhan Ambon Existing nantinya berpotensi dikembangkan menjadi pelabuhan yang dapat mendukung sektor pariwisata.
“Pelabuhan Ambon eksisting dapat ditransformasi dan dikembangkan sebagai pelabuhan pariwisata yang terintegrasi dengan fasilitas komersial dan pariwisata seperti hotel, restoran, marina, kapal ferry, kapal pesiar, sebagai bagian dari revitalisasi pusat Kota Ambon,” ungkap Menteri.
