JAKARTA, Beritalima.com– Menuju Herd Imunity nasional, anggota Badan Anggaran DPR RI, Hj Nevi Zuairina meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyediakan vaksin merata untuk seluuh daerah di Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI tersebut dalam keterangannya, Jumat (23/7) mengungkapkan, hingga saat ini realisasi vaksinasi Covid-19 masih jauh dari target Pemerintah. Data Vaksinansi Covid-19 laman covid19.go.id per 21 Juli 2021, baru 42,6 juta yang mendapatkan vaksin Corona dosis pertama, sedangkan 16,6 juta jiwa mendapat vaksin corona dosis kedua.
Target Vaksinasi Nasional 208,2 juta jiwa.
“Terlalu lambat proses vaksinasinya, baik dari jumlah maupun pemerataan. Suplai vaksin yang dilakukan Pemerintah lebih fokus untuk wilayah Jawa-Bali, hal itulah menyebabkan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali mengalami kekurangan vaksin.
“Perlu ada perubahan tindakan dari kebijakan sehingga ada pemerataan pengendalian pandemi ini melalui vaksin di seluruh Indonesia secara merata,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat tesebut.
Nevi mengingatkan, pemerintah Jokowi yang menargetkan terjadinya kekebalan komunal atau herd immunity dengan melakukan vaksinasi. Namun, sayang target tersebut tidak diikuti dengan pemerataan suplai vaksin ke seluruh wilayah Indonesia.
Mengutip data yang dipublikasikan Juru Bicara Vaksinasi dari Bio Farma, hingga 15 Juli 2021 jumlah vaksin yang telah didistribusikan 73.679.100 dosis. Dari jumlah itu, 50.663.759 dosis di antaranya diberikan kepada daerah di Jawa-Bali, 22.481.590 dosis lainnya di sebar ke seluruh daerah di luar Jawa-Bali.
Dikatakan, ini yang membuat terjadi ketimpangan suplai. Ketimpangan ini tentunya dapat menyebabkan terhambatnya program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Di Sumatera Barat misalnya, untuk mencapai herd immunity dibutuhkan sekitar 4 juta dosis vaksin, tapi yang diterima Pemda Sumatera Barat baru sekitar 1 juta dosis.
Politisi ini menyarankan, Pemerintahan Jokowi mesti meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dan relasi dengan Pemda pada persoalan penanganan pandemi ini. Pemerintah seharusnya bisa menggandeng Daerah untuk memastikan suplai vaksin dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, karena itu amanah Pasal 25 UU Perdagangan.
Permasalahannya, apa yang selama ini menjadi kendala mesti dapat solusi.
“Jangan sampai ada penimbunan vaksin di beberapa wilayah,” kata legislator yang membidangi Perdagangan dan Industri ini.
Dijelaskan, ketersediaan vaksin tidak sebanding dengan antusiasme masyarakat yang ingin divaksinasi. Kebijakan yang diimplementasi pada tindakan di lapangan mesti tertata, termasuk memperhatikan aspek segmentasi penerima vaksin.
Sosialisasi kepada orang tua pelajar yang menjadi sasaran penerima vaksin, vaksinasi bagi orang usia lanjut (lansia), ketersediaan tenaga kesehatan sebagai vaksinator, hingga fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin mesti akurat dan pelaksanaannya mesti rata tiap daerah.
“Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program vaksinasi ini demi percepatan penyelesaian pandemi yang sudah cukup lama di Indonesia. Setiap detail, mulai dari hulu hingga hilir harus di perhatikan,” kata Nevi.
Politisi tersebut mengingat, anggaran negara sangat terbatas, terbukti banyak sekali refocusing di tiap lembaga negara untuk penyelesaian pandemi Covid-19 ini.
“Jadi, dengan anggaran yang terbatas ini, mesti menemukan cara yang efektif dan efisiean demi terselesaikannya pandemi di negeri Indonesia,” demikian Hj Nevi Zuairina.
(akhir)
