| JAILOLO, beritalima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) merasa pemerintah Halbar dibawah kepemimpinan “Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando”, tidak melibatkan DPRD dalam program Segitiga Emas yang dicanangkan baru-baru ini.
Wakil Ketua I DPRD Halbar, Nikodemus H. David kepada beritalima, Kamis (2/3) (kemarin red) di gedung DPRD mengatakan, “pihaknya menyayangkan pemkab Halbar yang dinilai tidak melibatkan DPRD dalam program segitiga emas yang mana kita ketahui program tersebut melibatkan Pemkab Halbar, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Sebagaimana pada panen raya sayur kool di Desa Tigorebatua maupun kegiatan segitiga emas di desa Tuada, Halmahera Barat (Halbar)”. Walaupun begitu, Lanjut Nikodemus, pihaknya tetap mendukung, untuk itu kedepan pihaknya berharap harus ada koordinasi. Karena jika tidak ada koordinasi dengan DPRD apa lah artinya kemitraan? Tanya niko. Terpisah Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando, menipis tudingan DPRD yang menggap Pemkab tidak melibatkan dalam proyek segitiga emas, itu keliru. Karena pada waktu pencetusan dan penandatanganan segitiga emas, serta berbarengan dengan penyerahan aset pada tahun kemarin (2016, red) juga turut dihadiri DPRD. Itu berarti DPRD juga mengetahuinya adanya MoU antara tiga pemerintahan di Provinsi Maluku Utara. Dan lagi pula pada program itu juga pada saat panen sayur kool secara tehknisnya ada di Pemkab Halbar dan ketika ada agenda yang membutuhkan maka tetap berkoordinasi dengan pihak DPRD. Menurut Zakir, soal bahasa kurangnya koordinasikan itu karena terjadi diskomunikasi aja tetapi sesungguhnya Pemkab tetap melibatkan DPRD. Untuk itu, pihak DPRD juga harus berpikir positif. “Mungkin ini hanya faktor kelalaian saja. tetapi sesunggunya kami tetap berkoordinasi, sehingga pihaknya berharap DPRD juga harus berfikir positif,”tutupnya. (ssd) |
