JAKARTA, Beritalima.com– Kader partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Nasdem kembali tersandung kasus dugaan korupsi. Kali ini kasus dugaan korupsi itu menimpa Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminudin bersama isterinya yang juga Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga anti rusuah. Selain, Puput juga terjaring beberapa orang lainnya dalam dugaan jual beli jabatan di Probolinggo, termasuk Hasan Aminudin yang juga anggota DPR RI 2019-2024. KPK sudah meenetapkan Hasan dan Puput sebagai tersangka.
Kasus dugaan korupsi yang menimpa bersama isterinya tersebut, jelas pengamat komunikasi politik, Muhammad Jamiluddin Ritonga, tentu saja menyudutkan partai Nasdem. Sebab, partai besutan Surya Paloh ini kerap mengklaim partai yang besih.
“Dengan terjadinya beberapa kasus dugaan korupsi yang menimpa kader Nasdem, mengindikasikan partai ini kurang selektif dalam rekrutmen. Partai ini terkesan hanya memilih kader yang populer untuk mendulang suara besar di daerah pemilihannya,” kata pria yang akrab disapa Jamil ini kerika bincang-bincang dengan Beritalima.com di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (1/9) siang.
Masalah integritas, lanjut Jamil, tampaknya menjadi pilihan berikutnya. Akibatnya, beberapa kadernya yang duduk di legislatif atau jabatan publik lainnya tersandung korupsi.
“Kasus seperti itu, tentu merugikan Nasdem baik untuk kepentingan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, ada indikasi kuat, rakyat akan menghukum partai-partai yang kadernya banyak tersandung korupsi,” kata dia.
Belakangan ini saja, lanjut pengajar di Universitas Esa Unggul Jakarta tersebut, elektabilitas Nasdem mengalami tren penurunan. Bahkan berapa survei mengindikasikan Nasdem dapat terdepak dari Senayan pada Pileg 2024.
“Kecenderungan itu akan jadi kenyataan bila kader Nasdem semakin banyak yang tersandung korupsi. Perolehan suara Nasdem berpeluang besar akan anjlok pada Pileg 2024,” jelas dia.
Karena itu, Surya Paloh dan petinggi Nasdem harus segera mengambil langkah strategis ke internal partai. Dengan kata lain, menindak tegas kader yang terlibat korupsi tampaknya sudah menjadi keharusan.
Selain itu, Nasdem juga harus menetapkan standar yang lebih ketat untuk menjaring caleg dan calon pemimpin daerah. “Integritas haruslah menjadi pertimbangan utama layak tidaknya menjadi caleg dan calon pemimpin daerah. Hal ini setidaknya dapat meminimalkan perilaku koruptif dari kader Nasdem,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
