JAKARTA, Beritalima.com– Harga minyak mentah dunia sudah beberapa pekan ‘terjun bebas’. Bahkan terakhir harga minyak mentah dunia sudah menyentuh 25 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda Pemerintah bakal menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di tanah air.
Padahal, sesuai dengan ketentuan yang dibuat Pemerintah, harga BBM non subsidi diserahkan ke mekanisme pasar. Artinya, bila harga minyak mentah dunia naik, otomatis harga BBM non subsidi di dalam negeri ikut naik. Sebaliknya, bila harga minyak menyah dunia turun, otomatis haga BBM non Subsidi dalam negeri harus mengikutinya.
‘Terjun bebasnya’ harga minyak mentah dunia sejak beberapa minggu lalu yang tidak diikuti turunnya harga BBM non subsidi dalam negeri mendapat sorotan dari sejumlah wakil rakyat di Parlemen, salah satunya anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan (Iptek) dan Lingkungan Hidup (LH), Dr H Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Beritalima.com, Selasa (14/4).
Bahkan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Industri dan Pembangunan tersebut mengecam Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum menurunkan harga BBM meskipun harga minyak mentah dunia anjlok hingga 25 dolar AS per barel.
Menurut Mulyanto, Pemerintah tidak adil dalam menetapkan harga jual BBM kepada masyarakat. Saat harga minyak dunia naik, harga BBM non subsidi dalam negeri langsung dinaikan. Namun, saat harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi dalam negeri tidak turun.
“Pemerintah tak konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Jika benar harga BBM non subsidi ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, seharusnya harga BBM sekarang sudah jauh-jauh hari diturunkan. Harga minyak dunia anjlok hingga 25 dolar AS per barel, setidaknya harga BBM dalam negeri bisa turun hingga 35 persen dari harga sekarang,” tegas wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Dengan tidak menurunkan harga BBM non subsidi dalam negeri, ungkap Mulyanto, Pemerintah telah merampas hak rakyat mendapatkan harga BBM yang semestinya. “Saya melihat Pemerintah ingin mencari untung dari penurunan harga minyak mentah dunia. Dan, keuntungannya itu digunakan untuk menutupi defisit anggaran.”
Apalagi saat ini, lanjut Sekretaris Kementerian (Sesmen) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) 2010 itu, Pemerintah tengah membutuhkan biaya besar untuk menanggulangi Covid-19. Sebab itu, Mulyanto mendesak Pemerintah segera menurunkan harga BBM non subsidi dalam negeri.
Mulyanto juga mengingatkan Pemerintahan Jokowi untuk tidak memposisikan diri sebagai pedagang dan rakyat sebagai konsumen. Pemerintah harus menjadi pelayan bagi rakyat. Sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk mencari untung.
Mulyanto meminta Pemerintah harus segera bersikap terhadap penurunan harga minyak mentah dunia. Pemerintah harus cepat menghitung berapa harga BBM yang pantas diberlakukan di saat harga minyak dunia turun.
“Jangan sampai momen ini berlalu tanpa ada penyesuaian harga. Dalam kondisi darurat seperti sekarang, harusnya Pemerintah meringankan beban rakyat dengan menurunkan harga BBM. Bukan malah mencari untung dari rakyat,” dengan Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)
