Jakarta, beritalima.com|- Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah (Timteng) kembali menyeret dunia pada bayang-bayang krisis energi, harga minyak mentah internasional berpotensi melonjak tajam, bahkan diproyeksikan menembus US$200 per barel.
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu krisis benar-benar terjadi. Ia mendorong langkah mitigasi berlapis, mulai dari pengendalian konsumsi energi domestik hingga penguatan diplomasi internasional.
“Jika harga minyak dunia melonjak drastis, setiap kenaikan US$1 per barel akan berdampak besar pada APBN. Potensi subsidi BBM bisa membengkak hingga Rp884 triliun sampai Rp1.300 triliun. Ini bukan angka kecil, ini alarm bahaya,” kata Meitri di Jakarta (31/3).
Namun, solusi yang ditawarkan justru memantik pertanyaan. Salah satunya adalah penerapan kebijakan Work From Home (WFH) secara sektoral. Meitri menilai, langkah ini dapat menekan mobilitas masyarakat dan menurunkan konsumsi BBM hingga 20 persen.
WFH, menurutnya, bisa diterapkan pada sektor adaptif seperti administrasi pemerintahan non-pelayanan, jasa, keuangan, hingga teknologi informasi. Sementara sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi tetap berjalan normal.
Di satu sisi, gagasan ini terlihat rasional sebagai langkah darurat. Namun di sisi lain, publik patut mempertanyakan: apakah negara memang sudah sedemikian rentan hingga harus kembali mengandalkan pola kerja jarak jauh untuk menyelamatkan fiskal?
Kebijakan WFH sebelumnya lebih dikenal sebagai respons terhadap pandemi, bukan krisis energi. Jika kini kembali diangkat sebagai solusi, hal ini bisa mencerminkan belum kuatnya fondasi ketahanan energi nasional.
Tak hanya fokus ke dalam negeri, Meitri juga menyoroti pentingnya diplomasi energi, khususnya dengan Iran. Ia mengingatkan jalur distribusi minyak global, terutama di Selat Hormuz, merupakan titik rawan yang bisa berdampak langsung pada pasokan energi Indonesia.
Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan kesamaan sikap geopolitik dengan Iran, terutama dalam isu Palestina, sebagai modal diplomasi untuk menjaga keamanan distribusi energi.
“Iran menghargai konsistensi sikap politik. Dukungan Indonesia terhadap Palestina bisa menjadi leverage untuk membangun kepercayaan,” ujarnya.
Meski demikian, pendekatan ini juga bukan tanpa risiko. Mengandalkan kedekatan geopolitik dalam urusan energi bisa menempatkan Indonesia pada posisi sensitif di tengah tarik-menarik kepentingan global.
Pada akhirnya, usulan kombinasi antara efisiensi domestik dan diplomasi internasional memang terdengar komprehensif. Namun pertanyaan mendasar tetap mengemuka: apakah langkah-langkah ini cukup strategis, atau justru menunjukkan bahwa Indonesia masih reaktif, bukan antisipatif, dalam menghadapi krisis energi?
Jika ancaman ini benar-benar terjadi, maka yang diuji bukan hanya kebijakan jangka pendek, tetapi juga sejauh mana negara memiliki peta jalan energi yang mandiri dan berkelanjutan.
Jurnalis: rendy/abri
