SURABAYA, beritalima.com|
Fenomena yang memprihatinkan terjadi di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Dalam beberapa tahun, sejak diberlakukannya system Zonasi, belum pernah terjadi adanya bangku kosong yang mencapai lebih dari 17.000.
Menanggapi perihal tersebut, anggota DPRD provinsi Jatim Hikmah Bafaqih MPd menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan kepala dinas pendidikan Jatim Aries Agung Paewai, yang saat ini juga menjabat plt Walikota Batu.
Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya. Dapodik merupakan sumber data utama dari berbagai Program perencanaan Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan insan yang cerdas dan kompetitif.
“Ada batas waktu untuk pengisian dapodiknya. Dan itu terpusat. Nggak bisa kita memperpanjang semaunya,” terang Wakil ketua komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Ketua Perempuan Bangsa Jatim ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang terkait dengan PPDB, semua terpusat di Jakarta.
“Kami akan lakukan evaluasi, mengapa masih banyak kursi kosong. Sementara di sisi lain ada yang banyak berebut di sekolah yang sama. Artinya, harus ada pemerataan kualitas sekolah kan?,” Sambungnya.
Wanita cantik berhijab ini menjelaskan, meskipun semisal dipaksakan untuk menerima siswa yang terlanjur gugur, pihaknya mempertanyakan, apa Dapodik masih bisa dibuka?
Kalau siswa ditambahkan lalu nggak bisa masuk Dapodik bagaimana?
“Pasti dilakukan evaluasi, Semua kan by aplikasi ya. Kebijakan ada di pusat. Saya harus pelajari dulu situasinya dan sampai dimana kewenangan kita,” tukas politisi senior PKB tersebut.
Menurut Hikmah, setelah pihaknya melakukan komunikasi dengan Aries Agung Paewai, pada kenyataannya sisa kursi banyak terjadi di kabupaten kota yang ada kepulauannya.
“Di kota tidak ada kursi kosong,.di daerah-daerah pinggiran kabupaten kota tidak terisi karena memang tidak ada peminatnya. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kadis,” tandasnya.
Hikmah menegaskan, meskipun ada bangku kosong sebanyak lebih dari 17.000, namun PPDB tidak akan dibuka lagi.
Hikmah menambahkan bahwa bangku kosong tersebut bisa terjadi karena sepi peminat. Tidak ada yang memilih di daerah pinggiran dan kepulauan.
“Menurut pak Kadis, bukan terkait sistem online. karena sistem online kita kasih fasilitas di sekolah-sekolah untuk dipandu, bagi siswa dan orang tua yang ingin dibantu mendaftar. Jadi tidak ada alasan kalau sistem aplikasi yang dianggap menghambat mereka,” pungkasnya. (Yul)
