SURABAYA, Beritalima.com |
Adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan Social Distancing guna menekan penyebaran Covid 19, membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami keterpurukan, terutama masyarakat kecil. Hal ini ditanggapi oleh anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi Nasdem, Mirza Ananta merasa prihatin, Selasa (14/4/2020)
Meskipun Mirza menyadari bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan baik, namun seyogjanya pemerintah juga memahami kesulitan masyarakat kecil yang hidupnya bergantung pada dagangannya.
“Pandemi Covid 19 memang memiliki dampak di semua sektor, terutama Sektor ekonomi dengan adanya dampak yang terkait Covid 19, ya semuanya berdampak. Semua sektor. Hanya memang misalnya ini, contoh ini ya. Pemerintah dalam hal ini mulai dari pemerintah pusat dulu, lalu provinsi, terus kabupaten kota, tampak ke aparat penegak hukum. Ini soal masker, masker itu dijual tapi kok mahal. Kenapa pemerintah tidak menekan si toko itu supaya harganya kembali normal sehingga masyarakat bisa melaksanakan kebijakan wajib masker, “terang Mirza.
” Terus saya minta kejelasan dari pemerintah dalam penegakan aturan maupun intruksi dari maklumat Kapolri. Kalau maklumat itu kan sebenarnya larangan untuk berkumpul. Sementara kalau saya melihat berita berita di TV ataupun media sosial, di Facebook saya membaca bahwa mereka diobrak sampai ada ibu-ibu yang nangis,”gumam Mirza dengan suara getir.
“Apa aparat itu mikir, kalau ibu-ibu itu pulang, sementara dagangannya diangkut diatas truk, anaknya menunggu dengan kelaparan. Anaknya minta makanan, sementara kalau dia jualan bisa mendapatkan uang. Padahal kalau buka sifatnya hanya sementara tidak ada kerumunan. Yang penting tidak ada kerumunan kan,”urai Mirza.
“Saya minta pemerintah memberi kesempatan mereka untuk mencari nafkah sehingga mereka juga yang di rumah tidak kelaparan. Memang ada program physical distance dari pemerintah, tapi saya rasa meskipun pemerintah itu membantu, kan juga perlu diperhatikan bagaimana dengan anak-anaknya. Keluarga yang punya anak tiga-empat, kalau bantuan per KK hanya Rp500.000,- ya mana cukup?” cercah Mirza.
“Harus ada kejelasan aturan, jangan di obrak seperti yang saya lihat di TV-TV. Itu memprihatinkan. Mereka yang nongkrong, yang suka berkerumun. Itu yang harus ditertibkan. Bagi mereka yang mampu, yang sudah menerima PKH, itu apa nggak menerima pembagian? Supaya ini juga merata. Karena bagaimanapun juga kan tidak semuanya bisa mendapatkan manfaat dari program pemerintah,”tegas Mirza.
Mirza menghimbau agar pemerintah mendeteksi, Siapa-siapa yang wajib diberikan manfaat programnya, karena itu juga menjadi masalah. Hampir semua di daerah terjadi masalah yang sama, yang boleh menerima bantuan itu masyarakat yang tidak mampu yang menerima dampak dari kebijakan Social distancing. (yul)
