JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Dr Filep Wamafma mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan ada agenda lain di balik operasi militer di Intan Jaya, Papua.
Hal itu, kata senator dari Dapil Provinsi Papua Barat itu, berkaitan dengan kajian sejumlah LSM di Papua yang kini mencuat dan bergulir ke ruang publik, salah satunya yang dibahas di kanal Youtube Haris Azhar dengan judul ‘Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi – Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal Bin Juga Ada!’ yang di upload 20 Agustus lalu.
Pembahasan itut menyebut sederet nama pejabat penting negara termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dalam dugaan upaya penguasaan emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Provinsi Papua.
Filep mengatakan, presiden selaku panglima tertinggi seharusnya mengetahui persoalan ini karena sifatnya mendasar dan krusial sehingga muncul pertanyaan apakah temuan itu juga berkontribusi pada kegagalan Otsus Jilid 1.
Karena itu, Filep berharap persoalan itu segera terurai dengan jelas agar cita-cita membangun kesejahteraan masyarakat Papua diantaranya melalui Otsus dapat terwujud.
Rakyat Papua, kata senator muda tersebut, membutuhkan ketegasan Presiden Jokowi. Temuan-temuan dari berbagai LSM harus ditindaklanjuti, minimal dengan membentuk Satgas.
“Apakah Otsus Jilid 1 gagal karena permainan operasi militer berkedok investasi? Kita semua harus mencari benang merah ini supaya Otsus Jilid II tidak dihantui oleh operasi militer dan mengulangi kegagalan yang sama,” ujar Filep.
Senator kelahiran Biak ini melihat data mencurigakan terkait tingginya biaya keamanan di Papua yang terus digelontorkan. “Kita juga menaruh curiga terkait permainan dana Otsus. Biaya keamanan itu termasuk paling tinggi. Jangan–jangan operasi militer diadakan juga hanya karena tidak ingin dana itu berhenti. Disamping diduga agenda-agenda lainnya.” tegas dia.
Dijelaskan, fokus persoalan itu tentu berdampak langsung kepada masyarakat Papua, terkait dengan hak-hak masyarakat asli Papua yang terancam bila temuan tersebut benar. Karena itu, temuan ini menyisakan pertanyaan apakah operasi-operasi militer yang dilakukan di Papua, murni disebabkan oleh gangguan keamanan, ketertiban, dan gerakan pro kemerdekaan? Atau berbagai operasi militer tersebut sarat kepentingan investasi?
Yang pasti, keberadaan militer dan berbagai peristiwa yang teerjadi di Papua selama ini menyebabkan masayarakat traumatis. Filep tidak ingin menunjuk siapa yang berada di balik ini semua. Entah itu pajabat atau bukan, yang jelas temuan di atas harus ditindaklanjuti.
Bila perlu, Komnas HAM ikut turun tangan untuk menguraikan, kejahatan HAM di balik investasi dan operasi militer. “Kalau sampai temuan itu benar, mau dibawa ke mana wibawa Pemerintah dalam hal ini Presiden? Karena sudah puluhan tahun berjalan.” kata Filep geram.
Sebelumnya, rilis para peneliti dari YLBHI, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, Walhi Papua, Walhi Eksekutif Nasional, KontraS, Greenpeace Indonesia, Trend Asia dan Jatam menemukan indikasi adanya hubungan antara operasi militer di Papua dengan konsesi perusahaan tambang di provinsi itu. Studi kasus Intan Jaya dengan pendekatan ekonomi-politik akhirnya menegaskan, oligarki sedang bertumbuh di Papua.
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam YouTube Haris Azhar, Jumat (20/8) menyebu beberapa nama pejabat di perusahaan-perusahaan yang terlibat. “Ada sejumlah nama-nama purnawirawan Jenderal TNI (AD) dan beberapa elit di setiap perusahaan ada Lord Luhut (Luhut Binsar Panjaitan Menkomarvest), Hinsa Siburian dan Paulus Prananto dan beeberapa purnawirawan Polisi dan TNI.”
Dikatakan, selain Luhut, Hinsa dan Paulus juga ada pejabat lain, seperti Muhammad Munir anggota penasehat Badan Intelijen Negara (BIN) ada di perusahaan di Mind ID, Purn TNI Agus Surya Bakti di PT Antam. “Di PT Antam ada Purn TNI Agus Surya Bakti, Komjen Pol Bambang Sunar Wibowo. Selain itu ada Letjen Purn Doni Munardo,,” jelas dia.
Ditambahkan, pemilik konsensi pengelola tambang emas di Intan Jaya merupakan tim pemenangan Pilpres 2014 untuk Presiden Jokowi. Menurut Fatia, dari bisnis militer lalu ditarik dari konsesi-konsesi terdapat tiga perusahan besar di sana yaitu PTFI, Toba Sejahtera, Mind Id.
“Lord Luhut sudah jelas atau dikatakan Bravo 5, ya itu tadi. Apakah itu sebagai hadiah diberi gunung emas, atau bisa jadi, itu sumber dana pemenangan Jokowi. Jadi kalau ditarik mereka tim pemenangan Jokowi 2014-2015.”
Dari PT Toba Sejahtera Group ada beberapa perusahaan masuk ke MIND ID. Kemudian, ada PT Tobacom Del Mandiri (TDM) anak perusahaan PT Toba Sejahtera Group, Presiden Direktur Tobacom adalah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Dan, PT Toba Sejahtera Grup sahamnya dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan, Lord Luhut jadi Luhut bisa bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua,” ujar dia. (akhir)
