JAKARTA, beritalima.com | Menjadi salah satu program kegiatan kunjungan kerja, para peserta Maritime Law Enforcement Dialogue (MLED) Ke-6 mengunjungi Markas Besar Badan Keamanan Laut/Indonesian Coast Guard, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No.56, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).
Setibanya di Mabes Bakamla, rombongan peserta MLED yang dipimpin oleh Program Coordinator UNODC Kaitlin Meredit, disambut oleh Deputi Operasi dan Latihan Laksma Bakamla T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S. di Aula Mabes Bakamla.
Terhitung 35 orang perwakilan coast guard dari lima negara di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam kegiatan MLED ini.
Kegiatan diawali dengan sambutan Laksma Bakamla Hutabarat yang mengucapkan rasa hormatnya atas kunjungan para delegasi di Markas Indonesia Coast Guard. Dilanjutkan dengan paparan mengenai situasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis dan peran Bakamla dalam menjalankan fungsinya sebagai Coast Guard.
Pada kesempatan tersebut Laksma Hutabarat menyampaikan beberapa hal strategis mengenai kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan 17.504 pulau, luas perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan garis pantai yang membentang 95.181 kilometer melebihi Canada.
Pimpinan tertinggi di jajaran Operasi dan Latihan tersebut juga menjelaskan bahwa perairan Indonesia sangat ramai akan aktivitas pelayaran, khususnya aktivitas ekonomi yang menjadikan perairan Indonesia jalur perdagangan yang padat dan juga paling rawan akan gangguan keamanan dan keselamatan di laut.
Laksma Hutabarat juga menjelaskan bagaimana penekanan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa pendirian Bakamla adalah untuk mewakili Coast Guard Indonesia. Terlebih lagi, fungsi utama Bakamla adalah untuk mensinergikan patroli maritim oleh semua lembaga penegak hukum di Indonesia.
“Telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum. Semua stakeholder keamanan laut, saya perintahkan mendukung aset awal kepada Bakamla berupa kapal, pesawat patroli dan personel”, ucap Laksma Hutabarat mengutip perkataan Presiden Joko Widodo saat mendeklarasikan Bakamla di Kota Baru tahun 2015 silam.
“Berdasarkan UU No. 32 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 178 2014 tentang Bakamla, organisasi kami berada langsung di bawah Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”, tekannya lagi.
Kegiatan berlangsung hangat dan interaktif dengan adanya tanya jawab dari salah satu delegasi coast guard antara lain mengenai peran dan tugas stakeholder di jajaran Bakamla/Indonesian Coast Guard dalam menundukung kegiatan operasi keamanan dan keselamatan maritim. Pertanyaan lainnya mengenai rencana Bakamla di lima tahun yang akan datang. Semua pertanyaan yang dilontarkan dijawab dengan jelas dan lugas oleh Laksma Hutabarat.
Selanjutnya, Laksma Hutabarat mengajak seluruh peserta MLED mengunjungi Kantor Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla.
Di penghujung acara, Laksma Hutabarat mewakili Bakamla/Indonesian Coast Guard bertukar cinderamata kepada beberapa peserta yang mewakali coast guardnya masing-masing.
Kegiatan Maritime Law Enforcement Dialogue ke-6 dengan tema Cooperation in Combating Transnational Maritime Crime diselenggarakan oleh UNODC. Diikuti oleh delegasi coast guard dari lima negara di kawasan Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Kegiatan berlangsung 9-11 Juli 2019 di Jakarta, dan program kegiatan penutupannya adalah mengunjungi Mabes Bakamla.
