JAKARTA, beritalima.com – Berbicara penegakan hukum yang mengontrol perdagangan satwa langka dilindungi oleh Undang-undang, yakni UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
“Dalam UU tersebut sudah jelas dan tegas sanksi bagi yang melanggar. Pelaku perdagangan, baik penjual maupun pembeli dapat dikenakan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta,” kata Mohamad AA, SH, MH Didampingi Asistennya Ali Muda Agus saat memberikan pencerahan kepada Klient nya di Jakarta (2/5).
Akan tetapi, kata AA, sampai saat ini masih banyak satwa langka dan dilindungi yang masih diperdagangkan secara bebas. Itu artinya, penegakan hukumnya masih lemah dan pemerintah harus meningkatkan pengawasannya.
Oleh karena itu Mochamad AA selaku Adokat akan terus melakukan kampanye secara luas pada masyarakat, salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan kepada para pengusaha yang bergrak dibidang itu.
Sebab, perdagangan satwa langka menjadi salah satu pemicu utama penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, setelah merekakehilangan habitat. Sehingga, perlu keterlibatan masyarakat untuk membantu menyelamatkan satwa itu dari kepunahan.
AA mengemukakan, perdagangan satwa langka di Tanah Air secara ilegal yang masih marak tersebut bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Howllets Zoo Kota Kent, Inggris yang justru melakukan penangkaran terhadap sejumlah lutung jawa (trachypithecus auratus) dan diserahkan ke Javan Langur Center (JLC).
“Kalau orang asing saja bisa peduli terhadap habitat satwa langka di Indonesia, kenapa kita yang orang Indonesia justru mengabaikannya, bahkan memperdagangkannya secara ilegal, apalagi kalau satwa langka itu harus dibunuh dan hanya diambil dagingnya, untuk itu Tegakkan Hukum Walaupun Langit Runtuh” tandas AA yang juga Pendiri GILC
(di)
