Jakarta, 11 Maret 2018
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi kinerja yang dicapai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2017. Hal itu disampaikan Moeldoko dalam acara peluncuran laporan capaian, dan kinerja KPK tahun 2017, Senin, 12 Maret 2018. Hadir dalam kegiatan itu antara lain oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono).
Kinerja KPK dipandang baik salah satunya adalah karena dalam 6 tahun terakhir, KPK selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan dan mendapat nilai A untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Sementara itu capaian pemberantasan korupsi masih memerlukan perjuangan dan kolaborasi. Sebagai gambaran, nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia belum mengalami peningkatan signifikan. Pada 2013, skor IPK berada di angka 34, 2014 naik menjadi 34 poin, 2015 sebesar 36 poin, dan 2016 serta 2017 hanya berada di angka 37 poin.
Percepatan Strategi Nasional Anti Korupsi
Dalam pemberian sambutan, Kepala Staf Kepresidenan menekankan pentingnya kerja bersama dan kolaborasi yang baik antarlembaga, termasuk KPK, untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tanpa kolaborasi, maka upaya pemberantasan korupsi akan berjalan sendiri-sendiri. “Kantor Staf Presiden mendorong Peraturan Presiden tentang ‘Strategi Nasional Anti Korupsi’ untuk mendukung kolaborasi yang semakin baik,” kata Moeldoko.
Pencegahan memang harus menjadi prioritas dalam mengatasi persoalan korupsi. Dalam hal ini, prinsip “ultimum remedium” perlu mendapatkan perhatian. Arti dari prinsip ini adalah penerapan sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Penindakan baru dilakukan bila pencegahan sudah tidak lagi cukup. Namun jangan sampai negara melakukan penindakan tanpa sebelumnya mengupayakan pencegahan yang serius.
