BANYUWANGI, beritalima.com – Momentum Hari Tani Nasional, kantor DPRD Banyuwangi di demo puluhan aktivis dan mahasiswa, Selasa (24/9/19). Puluhan pendemo ini mendesak wakil rakyat untuk menolak undang-undang bermasalah yang sedang digodok DPR RI.
Mahasiswa di Banyuwangi getol meneriakkan, penolakan UU KPK. Mahasiswa juga menolak pelemahan terhadap lembaga KPK. Bahkan mahasiswa juga mengkiritik RUU KUHP, kabut asap, kekerasan di Papua, konflik agraria, RUU Pertanahan, RUU PKS, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, represif aparat, RUU Ketenagakerjaan, dan pemindahan Ibukota Negara.
Untuk isu lokal, beberapa mahasiswa protes, dengan menyatakan penolakan atas program Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW). Karena dinilai hanya akan merusak lahan pertanian produktif di Kecamatan Wongsorejo.
Oleh demonstran, pihak eksekutif dan legislatif Bumi Blambangan juga diminta membatalkan hak pakai atas lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Wongsorejo. Selanjutnya dikembalikan sesuai hak petani setempat.
“Tegakkan agenda Reforma Agraria di Banyuwangi, baik dalam rangka pengembalian tanah-tanah rakyat yang dirampas maupun upaya perlindungan dan kesejahteraan hak petani atas kebijakan Perhutanan Sosial,” seru mahasiswa.
Pada aksi damai ini, kaum intelektual mahasiswa dan aktivis Banyuwangi, menyatakan pula dukungan atas penyelesaian berbagai konflik agraria dan sumberdaya di Bumi Blambangan. Termasuk meminta adanya perwakilan petani dalam tim khusus penyelesaian masalah bentukan pemerintah. (*)
