TULUNGAGUNG, beritalima.com- Wabup Tulungagung Ahmad Baharudin, melakukan monitoring di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kesigapan Damkar jika dibutuhkan sewaktu-waktu.
Kedatangan Wabup ditemui oleh Sekretaris Dinas Damkar Kabupaten Tulungagung, Dwi Joko Irbiyantoro dengan Kabid Damkar Artista Nindya Putra.
Wabup mengatakan, dalam pertemuannya membahas beberapa permasalahan yang dialami oleh Dinas Damkar saat ini, diantaranya adalah kurangnya Sarana dan Prasarana (Sarpras) operasional.
“Saat ini, selain Sarpras, Damkar juga masih minim jumlah SDM nya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran,” katanya. Kamis, (17/05/2025).
Sementara itu, disinggung terkait mencuatnya pemberitaan dugaan adanya jual beli APAR di Dinas Damkar Kabupaten Tulungagung, Wabup mengaku belum bisa memberikan penegasan.
Menurutnya, dikarenakan sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur terkait hal tersebut, sehingga harus dilakukan komunikasi lebih lanjut lagi.
“Terkait permasalahan itu kita belum bisa memberikan ketegasan, karena sampai saat ini masih belum ada aturan atau Perda yang mengatur tentang itu,” katanya.
“Jadi, masih akan kita bicarakan lagi nantinya dengan pak Kadis Damkar terkait bagaimana agar hal itu tidak terjadi lagi termasuk juga permasalahan minimnya Sarpras operasional dan jumlah SDM di Dinas Damkar,” tambahnya.
Pihaknya juga menjelaskan, dari hasil monitoring hari ini, akan disampaikan ke Bupati agar nantinya ada tindakan lebih lanjut.
“Hasil monitoring hari ini akan saya sampaikan ke Bupati. Menurut pendapat saya ya harus ada Perda yang mengatur tentang pengadaan APAR di tempat-tempat usaha yang ada di wilayah Tulungagung, karena juga berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya. (Dst).
