TRENGGALEK, beritalima.com
Berbagai program yang turun ke Desa baik Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun dana stimulan lain dari pemerintah pusat memang sangat membantu progress dari perkembangan pembangunan di pedesaan dewasa ini. Namun begitu, dalam pelaksanaannya sering ditemukan kendala – kendala. Entah itu teknis maupun non teknis yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola.
Bertolak dari situlah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek sebagai otoritas pemegang amanah masyarakat merasa perlu untuk melakukan monitoring maupun pendampingan ke wilayah kerjanya agar serapan anggaran benar-benar maksimal tanpa adanya potensi pelanggaran ataupun penyalahgunaan.
Untuk itu, seluruh perangkat kerja di alat kelengkapan Dewan pun secara periodik turun tangan melaksanakan fungsi masing-masing. Salah satunya, Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan yang juga melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah.
“Sebagaimana hari ini, Kamis (31/10/2019) kami turun di empat kecamatan yakni Durenan, Karangan, Gandusari dan Kampak,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Mohammad Husni Taher Hamid pada beritalima.com diruang kerjanya usai kunker.
DPRD Kabupaten Trenggalek, lanjutnya, sebagai lembaga pengemban amanah rakyat pada prinsipnya berupaya agar bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD tersebut bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Maka dari itu, kami datang melakukan monitoring ke satuan kerja pengelola, dalam hal ini pemerintahan desa.
“Kami datangi desa-desa untuk memberikan suport, pendampingan sekaligus mendorong aparatur pemerintahannya agar tidak takut melangkah. Selama sesuai aturan, laksanakan,” imbuhnya.
Politisi Hanura itupun berharap, dengan turun langsung serapan aspirasi bisa segera di tanggapi. Bahkan ketika ada kendala, pihaknya cepat memberikan solusi tanpa menunggu proses birokrasi.
“Hanya masalah komunikasi saja kok,” ujar Husni.
Disinggung mengenai dampak penurunan dana perimbangan dari pusat terhadap ‘progress’ pembangunan di desa, dirinya (Husni) menjelaskan jika tidak berpengaruh terlalu signifikan. Mayoritas, pemerintah desa telah melakukan kegiatannya dengan baik walau harus diakui disana-sini perlu sedikit evaluasi utamanya dibidang pembangunan infrastruktur.
“Memang ada permasalahan-permasalahan, namun secara garis besar sudah baik. Dengan kungker ini sebenarnya juga sebagai sarana mensosialisasikan kepada pihak desa mengenai fungsi DPRD sehingga kedepan peran masing-masing bisa berjalan seiring,” pungkasnya. (her)
