Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk memberhentilan Menkeu Sri Mulyani karena dinilai telah menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kepada wartawan, di ruang kerjanya gedung MPR, Selasa (30/11/2021).
Menurut Fadel usulan itu merupakan hasil rapat 10 pimpinan MPR yang berlangsung sejak pukul 10 pagi. ”Semua pimpinan hadir yang lain hadir secara virtual, ”kata Fadel.
Dalam rapat itu, selain membahas soal sikap Menkeu yang diangap tidak etis dalam hubungan antar lembaga negara juga dibahas soal PPHN dan isu politik terkini.
”Saya diminta untuk menyampaikan keputusan pimpinan kepada masyarakat, ”katanya.
Fadel mengatakan, sebagai lembaga tinggi negara seharus saling. Menfhormati. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Menkeu.
Hal itu terbukti dari dua kali.mangkirnya Menkeu dalam rapat anggaran dengan MPR. Pertama.ketika pimpinan MPR mengundang Menteri Keuangan untuk. Membicarakan soal anggaran MPR yang turun terus.
Padahal anggaran MPR meningkat karena adanya penambahan pimpinan MPR dari 4 menjadi 10 orang. Anggarannya bukan ditambah malah dikurangi.
Tapi secara sepihak Menkeu membatallan pertemuan itu. Padahal acaranya sudah dijadwalkan. MPR kemudian menjadwal ulang, namun sekali lagi Menkeu membatalkan tanpad ada alasan jelas.
Padahal peetemuan itu dianggap penting karena adanya pemotongan anggaran MPR dan mengurangi sosialisasi empat pilar dari 6 kali menjadi 4 kali.
Soal itu penurunan anggaran itu, menurut Fadel sudah disampaikan kepada Preaiden Joko Widodo di Istana Bogor. Saat itu ada Mensesneg dan Menkeu Sri Mulyani. Namun Sri Mulyani mengacuhkan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang didampingi Fadel Muhammad.
”Yang paling berat kecewa kita adalah kita rapat BANGGAR okelah, kalau banggar saya koordinator, kemudian teman teman ketua banggar dan lain lain rapat itu cuma dengan dengan dirjen,”katanya. ..
*Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan.
MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan yang lain-lain.
”Kita juga punya tugas yang lain di masyarakat tetapi teman-teman semuanya tadi bersepakat meminta saya untuk menyampaikan hal ini dan kami pimpinan MPR bertanggung jawab terhadap pernyataan yang saya sampaikan ini,”katanya.
Fadel mengaku MPR sangat kwcewa dengan sikap Menkeu ini.
Bukan cuma dengan MPR, Fadel juga mendengar sikap Menkeu yang kurang menghargai lembaga negara lain. Partai-partai lain juga sudah menyuarakan kalau kinerja Menkeu. Kurang bagus.
Fadel juga mwndapat kabar kalau hubungan Menkeu dengan kementrian di kabinet lain kurang harmonis.
”Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan Menkeu konflik dengan menteri lainnyam , konflik antara menteri dengan menteri keuangan sangat tajam di kabinet saat ini,’katanya. .
Karenanya, swklainlagi Fadel mengatakan minta agar presiden memberhentikan, mencopot menteri keuangan karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada. (ar)
