SURABAYA, Beritalima.com-
DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) aktif menyoroti dampak gejolak energi global terhadap stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ketahanan energi di wilayah Jawa Timur.
Fraksi PKB DPRD provinsi Jatim mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk segera menyiapkan skema antisipasi dampak krisis energi global, yang mencakup penghematan konsumsi BBM dan persiapan menghadapi potensi kenaikan harga energi.
Termasuk diantaranya adalah bagaimana situasi geopolitik dunia yang memanas dapat mengganggu stabilitas harga BBM, yang memerlukan kajian komprehensif agar tidak memberatkan masyarakat.
Dukungan terhadap kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN disuarakan sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi BBM dan mengantisipasi gejolak energi.
Komisi D DPRD provinsi Jatim mengapresiasi dan mendorong optimalisasi potensi kearifan lokal dalam usaha hulu migas untuk menjaga ketahanan energi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Timur mendorong dan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyiapkan berbagai skema antisipasi menghadapi potensi krisis energi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global yang mempengaruhi pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Anggota DPRD provinsi Jawa Timur, Muhammad Ashari, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki rencana cadangan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi daerah.
“Memang harus ada rencana cadangan, termasuk menyiapkan skema alternatif pembiayaan sebagai langkah antisipasi jika terjadi situasi krisis, seperti krisis energi,” jelas ketua Fraksi PKB DPRD provinsi Jatim ini.
Ia menilai, meskipun ketersediaan BBM di Indonesia saat ini masih relatif aman, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan mengingat dinamika geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi sektor energi.
Karena itu pemerintah juga dapat mendorong pola hidup hemat energi di berbagai sektor, termasuk melalui penataan sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih fleksibel.
Ashari menyampaikan dukungannya terhadap usulan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar terkait kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah mengurangi konsumsi BBM.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan penggunaan bahan bakar, terutama jika kondisi global berdampak pada pasokan energi nasional
Selain itu penerapan WFH juga berpotensi memberikan dampak lain, seperti mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah perkotaan.
“Volume kendaraan bisa berkurang sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan masyarakat merasa lebih nyaman,” ujarnya.
Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Nganjuk–Madiun itu menjelaskan bahwa penerapan sistem kerja fleksibel harus tetap memperhatikan efektivitas kinerja pemerintahan serta tidak mengganggu pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan pada posisi pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Banyak posisi pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik, sehingga ini bisa menjadi opsi efisiensi melalui penerapan WFH,” katanya.(Yul)
