JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan menyambut baik langkah Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto mengalihfungsikan sejumlah fasilitas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi rumah sakit darurat Covid-19.
Menurut Farhan, utilitas fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) TNI akan memberikan kontribusi besar untuk penanganan pandemi Covid-19 yang belakangan meningkat.
Fasilitas Kemhan yang dialihfungsikan itu diantaranya Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Gedung itu memiliki daya tampung 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur.
Selain itu, Kemhan juga menyiapkan Badiklat Kemhan Salemba Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mes stand by force di IPSC Sentul Bogor sebagai Rumah Sakit Darurat sehingga jumlah tempat tidur yang disiapkan Kemhan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid 19 mencapai 1.650 tempat tidur untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Jawa Barat ini mengatakan, kontribusi Kemhan termasuk kementerian dan lembaga lain diperlukan mengatasi pandemik. Hal yang sama hendaknya juga harus datang dari masyarakat yakni patuh pada aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dengan penuh kesadaran.
“Kita prihatin. Sebab jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat, padahal PPKM darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli,” kata Farhan yang dikutip dari Parlementaria, Sabtu (17/7).
Pria kelahiran Bogor 25 Pebruari 1070 itu mengingatkan PPKM Darurat belum berakhir. Ia menyarankan pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisa dengan data akurat. Sebab, lanjut dia, klaster keluarga kini menjadi penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia.
“Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali sejak awal Juli lalu, sumber melonjaknya kasus positif Covid-19. Saat Pemerintah Pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah, kasus Covid-19 di daerah masih terus meningkat,” kata dia.
Legislator itu menambahkan, khusus wilayah Jabodetabek, jika perlu dibentuk tim khusus untuk menangani penyebaran Covid-19. Bila klaster keluarga menjadi persoalan tersendiri peningkatan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai.
“Pemerintah harus lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat,” minta Farhan.
Pada sisi lain, Farhan meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung membuat masyarakat bingung.
Dalam situasi krisis ini, kata dia, semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimisme agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik.
“Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat. Kita berharap situasi krisis ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula,” demikian Muhammad Farhan. (akhir)
