Langsa-Aceh, beritalima.com | Kajian dan penelitian Ketua HMI Cabang Langsa Muhammad Jailani dari lama publikasi situs pemerintah SIRUP LKPP (www.sirup.lkpp.go.id) sangat mengejutkan hampir 100 milyar SKPA melakukan pengadaan mobil dinas.
Hampir rata-rata pengadaan mobil dinas tersebut perunitnya ratusan juta rupiah.
Jailani merincikan, ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA, itu tidak termasuk pengadaan mobil Ambulance, mobil Pemadam Kebakaran, mobil Pustaka Keliling dan lain-lain yang tidak kita masukkan karena berkebutuhan khusus.
Padahal sepekan ini masyarakat Aceh dihebohkan dengan viralnya berita terkait kontroversi pengadaan barang untuk KADIN Aceh yang mencapai 2,8 miliar dari APBA.
Hal tersebut membuat pengurus HMI Cabang Langsa mencoba untuk mengakses seluruh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh SKPA dalam APBA ataupun APBA Perubahan tahun 2019.
“Ternyata sangat mengejutkan hasilnya, hampir seluruh dinas melakukan pengadaan mobil, mulai dari mobil kepala dinas, kabid, dan sebagainya, mayoritas pengadaan tersebut bersumber dari APBA-P 2019”, ujar Ketua HMI Cabang Langsa.
Bahkan, Dinas terkesan berlomba-lomba menghabiskan realisasi APBA-P melalui pengadaan mobil dinas.
“Kita mempertanyakan apa urgensi bagi seluruh SKPA sehingga hampir semuanya beli mobil dinas”, tegas Jailani.
Hal tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA sama sekali belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Padahal kita ketahui bersama, Aceh masih provinsi termiskin di Sumatera, angka pengangguran masih nomor dua tertinggi se Sumatera serta pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah.
Tapi realisasi anggaran rakyat justru tidak berorientasi pada pengentasan dua hal utama tersebut.
Perlu dicatat juga, kalau kita bedah pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPA, bukan hanya mobil dinas saja, pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, camera, dan sebagaimana sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019.
Kemudian, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim sekali pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat.
“Kami mengingatkan Pemerintah Aceh bahwa PR yang terpenting bagaimana mencari solusi mengentaskan kemiskinan di Aceh, bukan menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan masing-masing dinas”, pungkas Jailani.
HMI akan terus mengawal kinerja SKPA, terutama mengawal kebijakan tata kelola anggaran agar tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh.
Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan fisik serta pengadaan berbagai kebutuhan hidup dinas. (Dhani Atjeh)
Teks Foto : Muhammad Jailani Ketua Umum HMI 1947 Cabang Langsa
