JAKARTA, Beritalima.com– Sebagai salah satu organisasi umat Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah tidak akan pernah serta tidak mau pula meminta-minta jabatan termasuk kepada presiden pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilus serentak 17 April 2019.
Soalnya, jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir di Jakarta akhir pekan ini, pengisian jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“Kalau dalam konteks pemerintahan, semuanya menjadi hak prerogatif presiden. Kita dari Muhammadiyah tak pernah menuntut apalagi sampai meminta-minta. Muhammadiyah juga tidak pernah mau mencampuri. Kita tidak pernah masuk seperti kekuatan organisasi politik lain,” ungkap laki-laki kelahiran Bandung, 25 Februari 1958 tersebut.
Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) itu yakin. pemerintah di bawah Jokowi paham dinamika kehidupan berbangsa. Ia juga yakin Presiden mengerti peran sebuah partai politik dan organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan seperti Muhammadiyah.
Selama ini, kata Haedar, Muhammadiyah lebih banyak berkiprah pada bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai keagamaan. Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa.
“Dan, diksi Muhammadiyah itu Indonesia Berkemajuan. Jadi. kami konsen betul bahwa pada setiap perjalanan pemerintahan bahkan sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah tidak pernah lelah untuk berkiprah,” tegas Haedar.
Selama ini Muhammadiyah tidak pernah menuntut kekuasaan kepada pemerintah. Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila kader terbaik Muhammadiyah diminta untuk mengabdi kepada negara.
“Apabila pemerintah menjadikan kader dan anggota Muhammadiyah terbaik menempati jabatan di pemerintahan, itu tentu sebagai bentuk dari sikap konstruktif dan positif pemerintah terhadap Muhammadiyah,” demikian Haedar Nashir. (akhir)
