JAKARTA, beritalima.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, tahun 2019 ini kembali menyelenggarakan Forum Ukhuwah Islamiyah, yang diisi oleh para Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, bersama Pimpinan Ormas-Ormas Islam dan Ormas Pemuda Islam, Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pimpinan Pondok Pesantren, serta Tokoh-tokoh di Masyarakat.
Berdekatan dengan bulan suci Ramadhan yang tinggal 2 hari lagi, dipandang perlu melihat momen sedang berjalannya proses penghitungan suara hasil pemilihan umum. MUI Pusat dalam Silaturrahim Forum Ukhuwah Islamiyah, mengambil tema “Mengokohkan Persatuan Umat Pasca Pemilu Damai Bersama Keberkahan Ramadhan 1440 H”
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Bidang Ukhuwah, KH. Zaitun Rasmin, Lc., MA., mewakili unsur pimpinan MUI Pusat. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya menjaga MUI sebagai rumah besar umat Islam. Bahwa perbedaan adalah realitas yang tidak bisa dihindarkan, namun tentunya perpecahan di kalangan umat Islam harus segera disatukan agar tidak menjadi titik kelemahan umat Islam.
Selanjutnya, sesi pemaparan materi dipandu oleh KH. Nurhasan Zaidi. Sebagai pemateri pertama, Dr. Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, menegaskan pentingnya menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Untuk memenuhi rasa keadilan umat, jika dibutuhkan, segera dilakukan pemilihan ulang khususnya pada TPS-TPS yang bermasalah.
Selanjutnya, sebagai pemateri kedua, Buya Adnan Harahap, menyampaikan 3 (tiga) tips membangun Ukhuwah Islamiyah yakni: 1) Kalau tidak dapat bermanfaat pada saudaranya, jangan sampai memberi mudharat kepadanya; 2) Kalau tidak dapat menggembirakannya setidak-tidaknya jangan sampai membuat saudaranya sedih dan gundah; dan 3) Kalau tidak dapat memujinya setidak tidaknya jangan sampai mencaci dan menghinanya.
Antusias peserta terlihat sangat tinggi dalam kegiatan kali ini, terlihat dari tingkat kehadiran peserta, dan juga banyaknya masukan yang diterima selama sesi diskusi dan tanya jawab yang dibuka. Namun dari beberapa penanya yang merespon tema Mengokohkan Persatuan Umat Pasca Pemilu Damai Bersama Keberkahan Ramadhan 1440 h, Sekjen PB Nahdlatul Wathan TGH Dr. Lalu Abd Muhyi Abidin, menyikapu pelaksanaan dari hasil pemilu ini dengan bijak dan menempatkan diri sebagai wakil dari seluruh umat di Indonesia.
Pelaksanaan dari pemilu ini adalah badan independen yang punya aturan main dari SOP yang rigit/detail.
“Sedangkan kita sebagai lembaga umat melandasi pemilu dengan pendekatan religi mempunyai ranah dan motivasi religius kepada para penyelenggara agar ada aturan mainnya yang jurdil bebas dan rahasia,” tandasnya.
Ia pun menjelaskan, campur tangan eksternal maximal yang dilakukan oleh MUI adalah meredam fatwa – fatwa yang mengatasnamakan ulama yang dilakukan oleh kelompok – kelompok ulama atau bukan ulama yang terpublikasi dengan masif. Dengan cara mengetengahkan fatwa MUI hasil rembug dengan seluruh ormas islam dan terpublikasikan dengan massif.
“Sehingga masyarakat memahami mana dari MUI dan mana dari kelompok organisasi umat islam lainnya,” jelasnya.
