JAKARTA, beritalima.com – Tasyakur Milad Ke – 41 Majelis Ulama Indonesia yang dikemas pada acara Halal bi Halal Idul Fitri 1437 H, Kamis (4/8/2016) di Ruang Raflesia, Balai Kartini, Jakarta. Wakil Presiden pada akhir sambutan berterima kasih kepada MUI yang menjadi pendorong semangat bangsa. Oleh karena itu tanpa para ulama, bangsa Indonesia tidak ada pegangan.
Dengan demikian, halal bi Halal yang diberi tema Meningkatkan Kewibawaan dan Kemandirian Umat, dan dihadiri Wakil Presiden Ri HM. Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Ketua DPR RI Ade Komarudin, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua KPK Agus Rahardjo, Pengurus MUI dan Ormas Islam, dan sekitar 600 undangan yang terdiri dari pemuka agama, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis.
Pada Tasyakur Milad ke – 41 itu, MUI juga meresmikan atau grand launching pendirian Islamic Development Fund MUI (IDF – MUI) atau Dana Pembangunan Umat MUI oleh Wakil Presiden. Melalui IDF – MUI diharapkan dapat dihimpun dana zakat dan shadaqah dari berbagai kalangan yang kemudian digunakan untuk membangun kemandirian umat dan mewujudkan bangsa.
Sebagai langkah awal, Ketua IDF – MUI Lukmanul Hakim melakukan penandatanganan kerjasama dengan sejumlah lembaga keuangan syariah, diantaranya adalah Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah, serta dengan jaringan bisnis ritel TransMart Carefour dan Restoran Solaria.
“Penandatangan kerjasama antara IDF – MUI dengan lembaga keuangan syariah dan bisnis ritel, merupakan bukti komitmen awal untuk secara bersama-sama menggalang dana demi meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian umat,” tandas DR. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
Lebih lanjut dikatakan Ma’ruf Amin, semenjak MUI memelopori gerakan Islam Wasathiyah sebagai paradigma pengkhidmatan MUI yang merupakan hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Yogyakarta 2015 lalu. Islam Wasathiyah diharapkan bisa mengembalikan gerakan keislaman di Indonesia sebagaimana yang dibangun ulama terdahulu, yakni Islam yang moderat, ramah, santun, dan toleran.
Masih dikatakan Ma’ruf Amin, bahwa semenjak Musyawarah Nasional tahun 2015, MUI mengusung tema besar Islam wasathiyah sebagai khittah pengkhidmatan. Islam wasathiyah merupakan Islam yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh umat Islam di Nusantara, yaitu keislaman yang mengambil jalan tengah (tawassuth), berkeseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (I’tidal), toleransi (tasamuh), egaliter (musawah), mengedepankan musyawarah (syura), berjiwa reformasi (islah), mendahulukan yang prioritas (aulawiyah), dinamis dan inovatif (tathawwur wa ibtikar), dan berkeadaban (tahadhabur).
Hal ini menurut Ketum MUI, dipandang penting dengan semakin menguatnya indikasi bergesernya gerakan keislaman di negeri ini ke kutub ekstrim, baik yang ke kiri maupun ke kanan. Pergeseran ke kutub ke kiri memunculkan gerakan liberalisme, pluralisme dan sekularisme dalam beragama. Sedangkan pergeseran ke kutub kanan menumbuhklan readikalisme dan fanatisme sempit dalam beragama.
Sebelumnya MUI bekerjasama dengan Rabithatul Alam Islami untuk mengembangkan Islam wasathiyah di negara dan wilayah masing-masing. Lanjutnya di umur yang ke 41 tahun ini, MUI sudah banyak melakukan program dan kegiatan yang bersifat perkhidmatan kepada umat Islam dan kemitraan dengan pemerintah/lembaga terkait lainnya.
Oleh karena itu, menurut pandangan Ma’ruf Amin sebagai Ketum MUI, berupaya agar setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan mengakomodasi aspirasi umat Islam. Karena bagi MUI, ajaran agama harus bisa menjadi sumber inspirasi dan kaedah penuntun dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana hal itu merupakan aspirasi umat Islam di Indonesia yang harus terus diperjuangkan.
“Dari evaluasi yang kami lakukan, masih ada banyak program dan agenda MUI yang belum terlaksana karena adanya kendala dan hambatan yang besar, yaitu dari sisi pendanaan. Maka dari itu MUI membentuk Islamic Development Fund (IDF – MUI) yang diharapkan dapat memberi peluang para phak dalam ikut serta membiayai pelaksanaan program dan agenda MUI dalam berkhidmah kepada umat dan bermitra dengan pemerintah,” imbuhnya. dedy mulyadi
