SUMENEP, beritaLima – Mulai 1 Juli 2018 program Jaminan Kesehatan Daerah atau Surat Pernyataan Miskin ( SPM ) di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur. Resmi tidak menerima tindakan lanjutan atau rujukan.
Hal tersebut disampaikan Kepala dinas kesehatan Kabupaten Sumenep, Dr. H. Fatoni, Msi. Menurutnya, Mulai 1 juli 2018 program Jamkesda kabupaten sumenep resmi tidak menerima tindakan lanjutan atau rujukan. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan pada peraturan pusat bahwa Mulai tahun 2018 Pemerintah Pusat menghimbau pada daerah semua kabupaten untuk menghapus Program Jamkesda.
“Solusi dan sebagai pengganti Jamkesda, terhitung mulai 1 Juli 2018 ada pola integrasi ke BPJS. Mekanismenya, apabila ada keluarga miskin yang tidak terdata, Kepala Desa wajib mengajukan warganya ke Dinas Sosial untuk dilakukan validasi, verifikasi. Kemudian di uruskan NIK nya ke Dispendukslcapil setelah itu baru di daftarkan ke BPJS yang nantinya semua pembiayaan akan ditanggung dari APBD”, jelas Fatoni.
Hal tersebut dilakukan agar pemerintah bisa mengetahui data riil tentang angka kemiskinan.Namun khusus Kabupaten Sumenep,mengantisipasi kepanikan masyarakat selama masa peralihan,maka dibuat kebijakan agar semua puskesmas masih bisa menerima pasien rujukan Jamkesda.
Tujuan pemerintah agar bisa mengetahui data riil tentang kemiskinan.Namun untuk Kab Sumenep,selama masa masa peralihan telah dirancang agar setiap Puskesmas tetap menerima Jamkesda.Hal ini mengantisipasi agar masyarakat tidak kaget”, ujarnya.
“Yang kerap terjadi selama ini,ketika masyarakat sakit sekalipun orang tersebut tidak miskin pasti akan mengurus SPM, namun sekarang tidak bisa lagi”, tambahnya.
Karena memang pada kenyataannya,sekitar 1.126.000 warga sumenep sekarang sudah 650 ribu yang terdata di BPJS.Dan yang tercover PBI (penerima bantuan iuran) pusat tercatat 550 rb warga. Dan untuk tahun ini dianggarkan 130 rb warga bagi yg belum tercover.
“Melihat angka di atas,bisa dihitung,mestinya warga miskin di sumenep hanya sekitar 200 ribu. Namun faktanya angka tersebut terus melonjak naik”, terangnya.
Ia berharap pada masyarakat, untuk kesadarannya dalam menyikapi masalah ini.”Saya minta maaf sebelumnya,masyarakat harus lebih sadar, jika memang mampu baiknya segera mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS”, harap Mantan Kepala UPT. Puskesmas Ambunten ini.
(An)
