SURABAYA — Setelah sekian lama hanya menjadi wacana, pelaksanaan persidangan pidana secara offline di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya akan dimulai kembali pada Juni 2025. Kesiapan itu dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris PN Surabaya, Jitu Nove Wardoyo, yang menyebut bahwa seluruh infrastruktur dan prosedur teknis telah dipersiapkan secara menyeluruh.
“Secara keseluruhan, saya sudah bersurat ke instansi terkait. Rencananya, sidang offline akan dimulai bulan Juni ini. Kami sudah sangat siap untuk pelaksanaan sidang secara offline secara keseluruhan,” ujar Jitu kepada awak media, Jumat (16/5/2025).
Upaya ini menjadi angin segar bagi para pencari keadilan yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam persidangan daring, khususnya dalam perkara pidana. Untuk menjamin kelancaran proses, PN Surabaya telah melakukan berbagai pembenahan infrastruktur, mulai dari perluasan ruang sidang hingga penataan sistem keamanan bagi tahanan.
“Ruang Sari yang sebelumnya tiga, kini dijadikan dua ruangan agar lebih luas. Begitu juga dengan ruang sidang lainnya seperti Kartika dan Tirta. Bahkan, teman-teman Pamdal juga sudah kami berikan pengarahan teknis,” jelasnya.
PN Surabaya juga telah menyiapkan jalur evakuasi khusus demi menjamin keamanan para tahanan saat keluar masuk ruang sidang. “Mobil tahanan diarahkan lewat pintu belakang. Tahanan yang bersidang di ruang Cakra dan Candra masuk melalui PTSP, sedangkan untuk ruang sidang lainnya tetap melalui pintu depan, namun dengan pengaturan yang lebih aman,” tambah Jitu.
Tak hanya dari sisi teknis, PN Surabaya juga melakukan reformasi menyeluruh dalam hal pelayanan publik. Sejak 2024, pengadilan ini telah mengubah wajah ruang-ruangnya agar lebih ramah dan manusiawi, termasuk penyediaan fasilitas untuk anak-anak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
“Begitu masuk, pengunjung akan melihat dua akuarium berisi ikan Arwana. Di bagian belakang, ada akuarium besar dengan ikan Koi. Kami juga siapkan ruang bermain anak-anak yang lengkap bagi pengunjung yang membawa keluarga,” ungkap Jitu.
Menurutnya, kenyamanan dan estetika ruangan adalah bagian dari strategi pelayanan publik yang humanis. Petugas PTSP kini dilatih agar bersikap ramah dan membantu setiap pengunjung yang datang, tanpa memandang latar belakang.
“Ketua PN Surabaya, Dr. Rustanto, SH, MH, sangat mendukung penuh perubahan ini. Beliau ingin menjadikan PN Surabaya sebagai ruang publik yang inklusif dan ramah bagi semua golongan,” tandas Jitu.
Transformasi besar yang dilakukan PN Surabaya ini merupakan bagian dari semangat reformasi layanan hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan empati, pengadilan kini tak hanya menjadi tempat memutus perkara, tetapi juga ruang yang memberikan rasa aman dan dihargai bagi siapa pun yang mencari keadilan. (Han)
