JAKARTA, Beritalima.com– Komisi III DPR RI yang membidangi hukum serta keamanan dalam negeri memberi perhatian khusus terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 yang digelar 17 April mendatang.
Pemilu serentak yang memilih Presiden-Wakil Presiden dan anggota legislatif baik DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota merupakan sejarah baru buat bangsa Bangsa dalam pesta demokrasi termasuk dalam menjaga dalam kesiapan aparat penegak hukum menjaga stabilitas keamanan menjelang maupun pasca 17 April 2019.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap ketika memimpin Rapat Kerja (Raker) Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumatera Utara, Kapolres, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Medan, pekan ini.
“Saya kira, kita semua punya kewajiban untuk menjaga agar pesta demokrasi ini berjalan sesuai kaidah. Pada dasarnya, kita tahu demokrasi merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Karena itu, biarlah pesta demokrasi itu berjalan tanpa tekanan. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” kata Mulfachri.
Dalam pertemuan itu, politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengimbau kepada tiga lembaga mitra kerja Komisi III DPR RI agar menjaga netralitas dalam mengawal Pemilu 2019.
Dengan menjaga netralitas, wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Sumatera Utara tersebut menilai, hal itu sama dengan menjaga kualitas dari pelaksanaan Pemilu tersebut.
“Menjaga netralitas, sama artinya kita menjaga Pemilu menjadi berkualitas. Bila Pemilu berkualitas, demokrasi juga berjalan ke arah yang benar. Itu artinya, kita menempatkan Pemilu sebagai gerbang dari upaya membangun bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,”
Laki-laki kelahiran Jakarta, 23 Maret 1966 tersebut meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 sudah memahami posisi masing-masing.
“Tentunya kita berharap seluruh pihak bertanggung jawab buat suksesnya Pemilu mendatang dengan cara mengawal seluruh proses yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Agus Andrianto menyatakan, dalam menjaga stabilitas Pemilu 2019, pihaknya tidak menemui kendala dan hambatan berarti.
Stabilitas keamanan di masyarakat dinilai sudah terjaga dengan baik dan kondusif. “Karena Polda Sumut melaksanakan pengamanan Pemilu secara profesional dan netral,” ungkap dia.
Salah satu upaya persiapan pengamanan Pemilu 2019 melalui pelaksanaan kegiatan cooling system yang diterapkan Polri, merupakan bentuk kegiatan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
“Karena menurut kami sangat penting bagi masyarakat untuk merasakan proses Pemilu adalah proses demokrasi dimana tidak terjadi intimidasi dan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas dia.
Tampak hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (PDIP) dan Junimart Girsang (PDIP), John Kenedy Azis (Golkar), Yoseph B. Badeoda (Demokrat), Muslim Ayub (PAN), Nur Chayati (PKB), TB Soenmandjaja dan Muhammad Nasir Jamil dari Fraksi PKS. (akhir)
