JAKARTA, Beritalima.com– DPR RI bersama Pemerintah sepakat menempatkan Kementerian Perindustrian sebagai mitra Komisi VII. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa lalu.
Anggota Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto menyebutkan, perubahan itu menandakan adanya perubahan paradigma dan logika kemitraan dari bidang: Energi, Riset dan Teknologi dimana energi menjadi arah prioritas kerja riset, teknologi dan lingkungan hidup menjadi: Energi dan Industri.
“Dalam logika kemitraan ini kita berpikir bagaimana meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi dalam rangka menggerakan industrialisasi nasional,” jelas Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima awak media, Rabu (23/6).
Nantinya, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Industri dan Pembangunan itu, tetap ada mitra terkait ristek seperti BRIN, BPPT, LIPI, BATAN, Bapeten, LAPAN dan BIG. Namun, Semuanya diarahkan dalam mengintegrasikan ristek dari invensi menuju innovasi.
Innovasi dalam dimensi ekonomi terutama terjadi dalam industri. Hilirisasi hasil-hasil ristek yang signifikan ada dalam bentuk komersialisasi oleh industri. Ke depan, arahnya nampak seperti itu. Pembangunan industri menjadi tujuan prioritas bidang energi dan ristek.
“Harapan kami, perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak lagi mitra Komisi VII, masih tetap diberikan terhadap aspek pengelolaan lingkungan pertambangan dan energi. Ini kita titip betul. Karena aspek krusial dalam pembangunan energi,” kata Mulyanto.
Masyarakat dan lingkungannya akan menjadi korban dari eksploitasi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bila soal ini kurang mendapat perhatian. Ini sangat terkait dengan sustainsbilitas pembangunan nasional.
“Secara khusus, perhatian Komisi VII terkait program hilirisasi mineral yang merupakan implementasi UU No: 3/2020 tentang Pertambangan, menjadi klop dengan Kementerian Perindustrian yang mitra baru Komisi VII.
Sebab, sisi pertambangan dari program hilirisasi mineral ini sudah cukup baik dilaksanakan Kementerian ESDM. Namun upaya ini tidak akan optimal kalau kita berhenti pada ekspor bahan setengah jadi. Contohnya adalah ekspor fero nikel (FeNi) atau NPI (nickel pig iron).
Perlu didorong ekspor barang jadi produk mineral kita, baik berupa stainles steel, nikel sulfat, atau baterai listrik dan lain-lain agar nilai tambah dan multiflier effect dari program hilirisasi semakin tinggi, dan benar-benar dirasakan masyarakat secara nyata.
“Peran Kementerian Perindustrian menjadi sangat vital di sisi hilir tersebut,” demikian Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut. (akhir)
