JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Mulyanto menyesalkan adanya tindak jual beli data kependudukan yang belakangan banyak diberitakan media.
Menurut wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, tindakan ini termasuk kejahatan dan harus segera ditindak. Soalnya, Mulyanto khawatir data yang dijual-belikan ini disalahgunakan untuk keperluan kejahatan.
“Jumlah data yang dijual raksasa. Ini melibatkan data lebih dari 270 juta penduduk, isinya NIK, nama, alamat, no BPJS dan lain-lain,” kata dia.
Dan, sampai saat ini, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut, masih diperjual belikan dengan bebas secara online. Versi samplenya saja dapat didownload 241 MB untuk data hampir sejuta penduduk.
“Ini sangat berpotensi disalahgunakan kemana-mana, seperti penipuan, tindak kriminal kekerasan, KTP palsu, penipuan pinjaman on line (pinjol), pemilih ganda atau e-KTP palsu dari penduduk asing,” papar Mulyanto.
Penyandang gelar doktor nuklir Tokyo Institute of Technology 1995 ini mengatakan, jual beli data kependudukan merupakan tersebut meruopakan isu besar.
Karena itu banyak Komisi DPR RI yang dapat dilibatkan seperti Komisi I yang membidangi Pertahanan dan Luar Negeri. Komisi III (membidangi hukum dan kemanan) dan Komisi IX membidangi Kesehatan dan tenaga kerja.
“Sementara Komisi VII dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan, pengambilan, penyebaran dan duplikasi data oleh pihak yang tidak berkepentingan,” jelas Mulyanto.
Karena itu, dia mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan otoritas Riset dan Teknologi (Ristek) Indonesia untuk mengembangkan teknologi pencegahan dan penangkal kebocoran data digital ini.
“Jangan Pemerintahan Jokowi malah sibuk untuk melebur BPPT. Justru lembaga ini sangat penting untuk segera mengembangkan teknologi yang handal, agar kita dapat melindungi kerahasiaan data publik,” tegas Sesmen Ristek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Mulyanto menyebut, Sumber Daya Manusia (SDM) BPPT punya kompetensi yang andal di bidang Ilmu Pengetahuamn dan Teknologi (IT). “Karena itu, sangat penting untuk didayagunakan buat kepentingan keamanan nasional seperti ini,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
