JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineeral (ESDM) dan Perindustrian, Dr H Mulyanto berharap PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dapat mempertahankan kinerja lifting blok migas terbesar di Indonesia ini, bahkan syukur-syukur bisa ditingkatkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini berkaitan mulai hari ini PT Pertamina (Persero) resmi menerima alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI). Dan, PT Pertamina mempeercayakan peengeelolaan blok migas terbesar di Indonesia ini dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
“Kita tahu blok Rokan adalah sumur tua yang menjadi saksi kejayaan migas nasional. Blok Rokan pernah menghasilkan minyak hingga tembus 1 juta barel per hari. Namun, belakangan secara alamiah terus mengalami penurunan. Dengan mengakuisisi blok Rokan ini, praktis Pertamina menjadi BUMN hulu migas yang paling dominan dari total lifting minyak nasional,” kata Mulyanto.
Karena itu, wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut berharap aksi korporasi ini diikuti dengan pembentukan manajemen yang andal. Apalagi Direktur Utama PHR tersebut bukan orang dalam PT Pertamina.
“Ada sisi positif dimana dirut PHR berasal dari SKK Migas. Paling tidak berbagai program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja blok rokan menjadi lebih akurat. Selain itu program kerja akan semakin terpantau dan terevaluasi oleh SKK Migas, melalui komunikasi dan koordinasi yang semakin lancar,” jelas Mulyanto.
Ditambahkan, PT Pertamina perlu mengembangkan investasi dalam usaha peningkatan dan penerapan teknologi pengeboran yang terbukti efektif dan efisien seperti teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Ini perlu dilakukan untuk mempertahankan kinerja lifting yang sekarang ada.
Dikatakan doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang, 1995 terseebut, ini tentu tidak mudah di tengah suasana pandemi virus Corona (Covid-19) seperti sekarang. Sebab itu perlu dukungan banyak pihak, baik Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Pemda dan terutama SKK Migas.
Di sisi lain, kalau memang PHR harus share down sahamnya 30 persen, karena tak memperoleh pendanaan melalui mekanisme normal perbankan, mitra yang diundang tentu harus punya dana cukup, apalagi saat kita ingin meningkatkan lifting minyak blok ini ke depan.
Namun demikian, tidak cukup dengan itu, ungkap Mulyanto, mitra yang diundang harus berpengalaman dan memiliki teknologi andal. Sebab lahan yang dikelola adalah blok tua. Alih kelola sumur tua seperti ini bukan hanya perlu transfer data, knowledge dan SDM yang mulus tetapi juga tambahan investasi, pengetahuan dan teknologi baru.
Bila tidak, produktifitas lifting terus berkurang (decline) secara alamiah.
Disisi lain, Indonesia memiliki semangat untuk meningkatkan lifting minyak nasional menjadi 1 juta barel per hari di tahun 2030. Tentu ini menjadi pressure bagi manajemen PHR untuk secara smart membuktikan kinerjanya. (akhir)
