JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto Anggota Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto mengingatkan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati merilis data kematian Covid-19 secara nasional.
Pemerintahan harus jujur dan transparan agar penanggulangan Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.
“Pemerintah jangan lagi main-main soal data. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan negara lain,” tegas Mulyanto kepada Beritalima.com, Selasa (7/9).
Dikatakan anggota Komisi VII DPR RI tersebut, ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat pandemi Covid-19. “Namun, menyangkut nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19,” lanjut Mulyanto.
Sebelumnya Pemerintah merilis data kematian akibat Covid-19 pertanggal 5 September lalu 135.861 jiwa. Namun, The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia jauh lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi Pemerintah.
Beberapa hari sebelumnya, Pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Pemerintah negara jiran itu heran data terkait Covid-19 yang disampaikan Indonesia lebih rendah dari Malaysia.
Padahal sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia jauh lebih tinggi dari Malaysia.
“Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar,” kata Mulyanto.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai Covid-19, karena dianggap bercampur dengan data kematian lain (inakurasi). Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin Presiden Jokowi.
Di lapangan, tetutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian Covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa, karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit.
“Jadi, memang cukup masuk akal kalau data kematian Covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka sesungguhnya.”
Sebenarnya, kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini, persoalan akurasi data ini adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi. Namun, terkait perbaikan data kematian Covid-19 perlu mendapat perhatian serius pemerintahan Jokowi.
“Di dalamnya sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat.
Salah data bisa salah kebijakan dan strategi,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
