JAKARTA, Beritalima.com– Komisi VII DPR RI mempertanyakan klaim Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir yang menyatakan sub-holding PT Pertamina (Persero) menemukan sumber migas baru 204 juta barel.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr H Mulyanto mengaku hingga saat ini belum ada laporan resmi ke Komisi VII DPR terkait temuan itu sehingga Komisi membidangi Energi dan Mineral ini belum dapat merespon kebenaran kabar tersebut.
“Komisi VII secara khusus belum dilaporkan. Kita tidak tahu pasti dimana titiknya, juga besaran volume pastinya. Apakah ini menarik secara keekonomian atau tidak.
Kalau memang info itu benar biasanya lembaga terkait akan melaporkan ke DPR dalam Raker atau RDP yang digelar secara rutin,” kata Mulyanto.
Namun, faktanya kata Mulyanto kepada Beritalima.com di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen akhir pekan ini, hingga kini Pertamina, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Kementerian ESDM belum menyampaikan secara resmi terkait temuan tersebut.
“Jadi, kami belum dapat menanggapi klaim sepihak pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Mulyanto.
Karena itu, Mulyanto meminta Menteri BUMN jangan terlalu berlebihan menggambarkan pencapaian kinerja sub-holding Pertamina. Karena fakta yang diterima tidak seindah yang disampaikan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan itu mengatakan, terlalu dini bagi Pemerintah menilai kinerja sub-holding Pertamina, karena periode kerjanya saja belum genap satu tahun.
Ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah pimpinan Jokowi. Misalnya terkait pemindahan aset negara dari Pertamina ke sub holding, karena anak perusahaan BUMN secara legal adalah bukan BUMN. Pemindahan aset negara ini perlu kehati-hatian.
“Kemudian, terkait privelege (keistimewaan) BUMN hulu dalam kontrak dan bagi hasil. Kalau statusnya berubah, menjadi bukan BUMN tentunya keistemewaan tersebut tidak berlaku. Ini perlu penyelesain khusus,” jelas wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Terkait alih kelola Blok Rokan yang rencananya akan melakukan pemboran 500 sumur, nyatanya hingga tahun ini baru mungkin terealisasi 160 sumur. Karena itu tak heran bila lifting minyak di blok ini semakin melorot jauh dari target.
“Target APBN Blok Rokan tahun ini 165 ribu barel per hari (bph). Namun, nyatanya sekarang hanya mampu dicapai sekitar sekitar 158 ribu bph. Banyak hal yang perlu didalami dan ditekuni. Karena itu Erick tidak perlu gembar-gemborkan apalagi sekedar blafing,” tandas Mulyanto.
Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang ini mengingatkan, dengan pengambilalihan Blok Rokan, praktis beban target lifting Pertamina hulu menjadi dominan dan mendekati 60 persen dari total lifting minyak secara nasional.
Dengan begitu, tanggung jawab dan sorotan publik terhadap Pertamina akan semakin berat.
“Daripada bicara besar lebih baik dibuktikan saja dengan kerja nyata,” demikian Dr H Mulyanto.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam acara Peluncuran Produk Bersama Warung Pangan, Kamis (16/9), Erick Tohir menyebutkan beberapa capaian BUMN diantaranya saat ini kinerja sub-holding Pertamina yang semakin baik. Salah satunya adalah berhasil menemukan sumber migas baru hingga 204 juta barel. (akhir)
