JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti teguran World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia dan tetap waspada dengan potensi lonjakan kasus baru Covid-19.
“Jokowi beserta pembantunya jangan terbuai dengan hasil capaian yang bersifat sementara. Dan, lengah akan peningkatan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi. Sebab saat ini ditemukan beberapa varian baru virus Covid-19 yang kita belum tahu daya tularnya,” jelas Mulyanto kepada Beritalima.com, Senin (21/9) pagi.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut meminta Pemerintah terus mengupayakan penurunan kasus baru dan kasus kematian akibat Covid-19 dengan berbagai program terukur selain terus mendorong pembangunan pabrik vaksin Merah Putih karya anak bangsa.
Terlalu dini untuk mengatakan, penanggulangan Covid-19 di Indonesia sudah berhasil. Semua masih berproses. Masih banyak faktor yang memungkinkan melonjaknya kasus baru Covid-19 sebagaimana yang terjadi di AS, Singapura dan Malaysia.
“Untuk itu Pemerintah harus konsisten melakukan pengawasan dan pengendalian mobilitas masyarakat. Jangan kasih kendor,” kata Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mengingatkan Pemerintah bahwa laju vaksinasi kita masih lambat. Data dari ‘Our World In Data’ hari ini memperlihatkan coverage vaksinasi kita baru 28 persen penduduk. Sementara AS dan Malaysia sudah mencapai 63 dan 67 persen. Bahkan, Singapura sudah lebih dari 80 persen.
Belum lagi angka laju kasus fatal, yakni rasio antara jumlah kematian terhadap jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi, yakni 3.4 persen. Itu artinya dari 100 pasien yang positif Covid, lebih dari 3 orang meninggal. Bandingkan dengan di AS dan Malaysia yang masing-masing 1,3 dan 1,9 persen. Singapura laju kasus fatal hanya 0,1 persen.
“Dengan masih rendahnya tingkat cakupan vaksinasi dan tingginya angka kasus fatal, Indonesia masih tergolong rawan terhadap resiko kematian akibat Covid-19.
Karena, itu sudah semestinya Pemerintah tetap waspada dan memperhatikan dengan serius teguran WHO. Jangan abai dan anggap enteng,” ujar pemegang gelar S3 Teknik Nuklir Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang tersebut.
Ya, seperti diberitakan banyak media, sebelumnya WHO memberi teguran keras kepada Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim yang dinilai melemah dalam pelaksanaan program prokes. Dikhawatirkan kelemahan dan kelonggaran ini dapat memicu kembali kenaikan kasus positif Covid-19.
WHO melihat ada peningkatan signifikan mobilitas masyarakat di bidang ritel dan rekreasi yang telah mencapai prapandemi.
Karena itu WHO minta Pemerintah menyediakan rencana antisipasi dan mitigasi terkait kemungkinan peningkatan mobilitas masyarakat yang akan berdampak pada transmisi Covid-19. (akhir)
