JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto M.Eng menyayangkan lemahnya kordinasi antar pejabat dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengelolaan data penderita wabah virus Corona (Covid-19) di tanah air.
Itu terbukti, hingga bulan kedua sejak Jokowi mengumumkan korban virus ini menyerang dua warga Depok, Jawa Barat, awal Maret lalu, Pemerintah belum menyebutkan angka sebenarnya penderita Covid 19. Tampaknya, Pemerintah sengaja membatasi informasi jumlah penderita Covid 19.
Menurut Mulyanto, kebijakan Pemerintah membatasi informasi itu keliru dan membahayakan. Pemerintah seharusnya transparan dalam mencatat, mengolah dan menyampaikan informasi terkait persebaran penderita Covid 19, tanpa ada yang disembunyikan.
Penyampaian data yang sebenarnya sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya penanggulangan Covid 19. Sebab, tanpa data objektif Pemerintah akan keliru dalam mencari solusi masalahnya.
“Kehati-hatian Pemerintah dalam penyampaian data persebaran penderita Covid 18 harus dikritisi,” ungkap dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Senin (13/4).
Dikatakan anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup (LH) tersebut, Pemerintah harus jujur menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Jangan ada informasi penting yang ditutupi karena data jumlah penderita Covid-19 itu sangat diperlukan, bukan hanya Indonesia tetapi juga masyarakat Internasional.
“Sebab, seperti disampaikan Badan kesehatan Dunia (WHO), Covid-19 merupakan pandemi global sehingga internasional punya kepentingan terhadap akurasi data yang kita punya,” ujar wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, lanjut Mulyanto, sudah sepatutnya Indonesia menghargai berbagai upaya penanggulangan Covid-19 oleh WHO. “Menanggulangi pandemi global memang harus dilakukan secara lintas negara.
Ironisnya, seringkali imbauan WHO diabaikan Pemerintahan Jokowi mulai dari anjuran karantina wilayah (lockdown), penutupan transportasi internasional, uji cepat secara massal (rapid test) hingga pembelian alat dan obat untuk penderita Covid-19. Semua dilakukan tidak sesuai arahan WHO. Terkesan Indonesia tidak peduli dengan WHO,” sesal Mulyanto.
Karena itu, Mulyanto mengimbau, Pemerintah Indonesia lebih realistis dalam menuntaskan persebaran Covid-19. Fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia kurang memadai sehingga Indonesia memang perlu bekerjasama dengan dunia Internasional untuk mengatasi Covid 19.
“Kita perlu mencontoh Pemerintah Vietnam yang begitu tegas dan tuntas menghadapi Covid-19. Mereka tidak mencampuri upaya penanggulangan Covid-19 dengan masalah politik dan ekonomi. Mereka fokus menuntaskan persebaran virus Corona. Hasilnya mereka berhasil menuntaskan persebaran Covid 19 ini tanpa ada korban jiwa,” kata penggagas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kementerian Pertanian tersebut.
Di Indonesia, kata Mulyanto, korban Covid-19 relatif banyak yaitu 8 persen dari total Pasien Dalam Pemantauan (PDP), beberapa di antaranya adalah tenaga kesehatan. “Ini sangat memprihatinkan,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)
