JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memanjakan investor smelter asing dengan berbagai insentif dan kemudahan.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut, sudah saatnya Pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan berusaha agar lebih efisien dan proporsional karena smelter adalah fasilitas pengolahan/pemurnian hasil tambang menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi.
Mulyanto menjelaskan, secara konsepsional program hilirisasi produk tambang melalui smelter ini harusnya melahirkan efek berlapis (multiflier effect) bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberadaan smelter asing tersebut diharapkan dapat memunculkan produk turunan yang bernilai seperti emas, perak, kabel dan asam sulfat.
Selain itu, ungkap wakil rakyat Dapil III Provinsi Banten ini, keberadaan smleter bisa menumbuhkan usaha rantai pasok meliputi tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM), alih teknologi dalam negeri dan keuntungan lainnya.
“Sementara hasil akhir yang kita ekspor adalah produk nikel bernilai tambah tinggi, bukan lagi lagi bijih tambang. Harapannya dalam jangka panjang, neraca transaksi perdagangan kita akan bisa dikoreksi positif,” papar Mulyanto.
Karena itu, menurut dia, jangan sampai program hilirisasi, yang secara konseptual sudah bagus ini, tercederai dan dinilai boros kemudahan. “Iming-iming kemudahan bagi investor asing tersebut jangan terlalu berlebihan. Sementara manfaatnya buat bangsa dan negara termasuk kesejahteraan rakyat tidak terlihat masyarakat,” tegas Mulyanto.
Untuk itu Pemerintah harus mendorong sisi manfaat bagi publik dengan masuknya investor smelter asing tersebut. Agar harapan masyarakat dan tujuan pembangunan smelter ini, mewujud bagi mereka. Diminta, Pemerintah lebih serius dan fokus mendorong sisi manfaat hilirisasi hasil tambang melalui kehadiran smelter asing ini.
Bila tidak, kata Mulyanto, kesan yang ditangkap masyarakat adalah sekedar pemanjaan terhadap investor asing melalui insentif harga bijih tambah yang sangat murah, bebas PPh badan 25 tahun, mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan visa turis dan lain-lain.
Apalagi, lanjut Mulyanto, datangnya ratusan, bahkan ribuan TKA itu berasal dari Negara dengan wabah pandemi virus Corona (Covid-19). Hal tersebut dikhawatirkan makin membuat masyarakat risau. Masyarakat ingin melihat dan merasakan sisi manfaat keberadaan smelter asing itu bagi peningkatan kehidupan ekonomi mereka.
“Bukan sekedar menjadi pengamat terhadap proyek besar dengan banyak tenaga kerja di atas tanah mereka. Poin ini yang perlu disosialisasikan dan digesa Pemerintah,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
