JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Mulyanto M.Eng menyesalkan lambatnya PT Pertamina (Persero) menanggapi isu penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Premium. Dalam kondisi darurat pandemi virus Corona (Covid-19) seperti saat ini, PT Pertamina harusnya lebih sigap menanggapi kabar menimbulkan gejolak di masyarakat.
Jika memang tidak ada rencana menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium, seharusnya PT Pertamina segera mengklarifikasi isu tersebut ketika baru muncul. Secara resmi Pertamina membuat surat edaran yang dapat menjadi acuan buat masyarakat.
Jangan sampai isu tidak benar tersebut sudah merebak di masyarakat baru Pertamina menyampaikan pernyataan sikap. Hal itu dapat membuat masyarakat berpikir Pertamina memang ada rencana menghapus Pertalite dan Premium. “BBM itu isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp kepada Beritalima.com, Senin (22/6) siang.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini minta Pertamina lebih aktif mensosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium. Jika memang dalam waktu tertentu PT Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan, kata Mulyanto, sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut.
Rencana kerja itu sebaiknya disampaikan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Dengan demikian rakyat jadi tahu setiap kebijakan yang akan diterapkan. Jangan seperti sekarang yang terkesan mau mengakali-akali kebijakan. “Dilontarkan dulu sebuah isu untuk melihat reaksi masyarakat. Jika terjadi penolakan maka akan ditarik dan bersikap seolah-olah isu itu tidak benar. Ini bukan cara yang baik. Pola komunikasi seperti itu harus diubah. Kebijakan apapun yang ingin diambil sebaiknya dibuka secara transparan. Agar masyarakat bisa memberikan tanggapan,” imbuh Mulyanto.
Ke depan legislator dapil III Provinsi Banten tersebut meminta Pertamina lebih transparan dalam merumuskan kebijakan. Jangan seperti kasus harga jual BBM nonsubsidi yang hingga saat ini masih belum disesuaikan dan tidak jelas ujung pangkalnya. “Dalam hal ini Pertamina harus lebih terbuka. Jangan ada kebijakan yang ditutup-tutupi. Biarkan masyarakat tahu setiap tahap kebijakan yang akan dibuat. Jangan mendadak diterapkan sebelum disosialisasikan,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)
