JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Mulyanto, meminta Pemerintah cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memperbaiki sistem perencanaan energi nasional.
Menurut Mulyanto, ini saat yang tepat Kementerian ESDM memperbaiki sistem perencanaan energi karena sekarang dilakukan pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM 2022 bersama DPR RI cq. Komisi VII. Upaya ini perlu dilakukan agar antara perencanaan kinerja dengan perencanaan anggaran terdapat kesesuaian.
“Tahapan dan jadwal perencanaan energi yang akurat adalah soal yang sangat penting. Ini adalah setengah keberhasilan. Bila perencanaanya baik maka harapannya implementasinya menjadi semakin terarah. Saya melihat dalam hal perencanaan ketenagalistrikan dan migas, Pemerintah tidak begitu serius. Ini dikeluhkan oleh mitra-mitra Komisi VII,” kata Mulyanto di Jakarta pekan ini.
Sampai, Rabu (9/6), lanjut dia, Kementerian ESDM belum mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dan revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2019-2038.
Padahal, kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu, tanpa adanya dokumen RUPTL dan RIJTDGBN, usaha penyediaan listrik dan pengadaan jaringan gas bumi ini tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.
Ditambahkan, sebenarnya pemerintah punya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres), Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan Menteri ESDM dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun PLN.
“Tapi, saya amati RUPTL ini tertahan lama di Kementerian ESDM. Hampir enam bulan tidak selesai-selesai. Begitu pula revisi RIJTDGBN, yang telah disampaikan BPH Migas sejak tahun 2019, tidak terlihat penyelesainnya,” sesal Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Melihat tenggat waktu yang sudah berjalan, Mulyanto pesimis berbagai usaha penyediaan listrik dan pengadaan ruas transmisi (RT) dan wilayah jaringan distribusi (WJD) gas bumi dapat terlaksana secara optimal. Masalah ini juga mengemuka saat pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM.
Untuk itu, dia meminta Kementerian ESDM mencontoh perencanaan yang dibuat Kementerian PPN/BAPPENAS dalam Sistem Perencanaan Nasional. “Dalam sistem perencanaan tenaga listrik dan migas ini mestinya jelas siapa aktor penyusunnya, tahapan, serta jadwalnya. Termasuk adanya semacam Musrenbangnas,” ungkap dia.
Jadi, lanjut Mulyanto, kami mendesak Pemerintah untuk lebih serius menyusun perencanaan di bidang ketenagalistrikan dan migas ini. “Jangan sampai terlambat seperti sekarang ini,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
