JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto pesimis Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu merealisasikan target empat juta sambungan jaringan gas rumah tangga sampai 2024.
Soalnya, jelas Wakil Ketua bidang Industri dan Pembangunan Fraksi PKS DPR RI tersebut, hingga Mei 2021 Pemerintah baru mampu membangun 537.963 sambungan atau 16 persen. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.
Mulyanto melihat, belakangan keseriusan Pemerintah membangun jaringan gas untuk rumah tangga tersebut kendor. Hal ini dapat dilihat dan bahkan jelas sekali dari besaran anggaran pembangunan jargas di 2021-2022.
Tahun ini Pemerintah cuma menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 sambungan. Tahun anggaran 2022 nilainya malah anjlok menjadi hanya Rp 100 miliar dengan target 10.000 jaringan. Tersisa kurang dari delapan persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.
“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun depan, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran untuk jaringan gas malah melorot tajam. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih seneng impor LPG? atau bagaimana,” tanya Mulyanto.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, mengungkapkan data itu berdadarkan hasil paparan Dirjen Migas ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM membahas anggaran pemerintah 2022 di Ruang Rapat Komisi VII Gedung Nusantara I KOmplek Parlemen Senayan, Jakarta awal Juni lalu.
“Dengan kinerja seperti itu, sangat mustahil target 4 juta SR jargas di 2024 akan tercapai. Karena itu Fraksi PKS DPR RI mendesak Pemerintah Jokowi serius atasi pembangunan jargas ini,” tegas doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai) Jepang, 1995 ini.
Untuk diketahui program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.
Mulyanto memaparkan, secara umum program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa. Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada LPG. Selain itu cadangan gas alam kita, sebagai sumber energi yang bersih ini, masih berlimpah, sekitar 1,53 persen cadangan gas bumi dunia.
“Dengan begitu secara nasional, masyarakat dapat berhemat Rp. 0,3 triliun per tahun. Pemerintah dapat menghemat subsidi LPG Rp 3,3 triliun per tahun. Jumlah yang lumayan besar,” tegas politisi senior kelahiran Jakarta, 26 Mei 1963 tersebut.
Mulyanto menilai Pemerintahan Jokowi kurang serius mengembangkan jaringan gas di wilayah-wilayah produktif. Mulyanto mencontohkan, hingga kini di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum terjangkau jargas. Padahal pilot project jargas di rumah susun Tangerang sudah lama berjalan.
“Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jargas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum. Ini kan menunjukan Pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
