JAKARTA, Beritalima.com– Kali ini pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan jeritan masyarakat tentang kesulitan ekonomi yang disampaikan wakil mereka di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah merencanakan menaikkan TDL termasuk 900 Volt Rumah Tangga (RT) mulai bulan depan bersamaan dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Namun, setelah menerima dan mendengarkan jeritan sebagian besar masyarakat terutama kalangan ekonomi lemah, akhirnya Fraksi PKS DPR RI menyampaikan aspirasi masyarakat itu kepada pemerintah. “Saya menyambut baik rencana Pemerintah membatalkan kenaikkan TDL,” jelas Wakil Ketua Frasksi PKS DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Senin (30/12) malam.
Keputusan Pemerintah membatalkan kenaikkan TDL itu dinilai anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi dan Sumber Daya (SDM) ini sangatlah tepat karena menghindarkan masyarakat dari tambahan beban ekonomi setelah menghadapi kenaikan iuran BPJS di waktu yang sama.
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, pembatalan kenaikkan TD: sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disuarakan Fraksi PKS DPR RI.
“Kita patut bersyukur karena pada akhirnya Pemerintah berani mengambil keputusan yang tepat. Kita berharap setelah diumumkan keputusan pembatalan rencana kenaikan tarif dasar listrik ini tidak ada lagi isu yang membuat masyarakat khawatir,” kata Mulyanto di sela acara reses masa persidangan I, tahun 2019, DPR-RI, di Tangerang, Minggu (29/12).
Mulyanto berharap, keputusan Pemerintah tidak menaikkan TDL ini bisa berlaku dalam waktu yang lama. Artinya, Pemerintahan Jokowi bukan sekedar hanya menunda dan menaikkannya saat tidak banyak lagi warga yang menolak.
Soalnya, masyarakat merasakan TDL yang berlaku saat ini saja sudah memberatkan mereka. pada dasarnya tarif yang berlaku sekarang sudah cukup memberatkan.
Sejak awal, kata laki-laki bergelar Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai) Jepang itu, sejak wacana kenaikkan TDL berkembang, Fraksi PKS DPR RI langsung menyerap apa yang menajdi aspirasi masyarakat.
“Berpatokan dengan aspirasi masyarakat itu, lantas Fraksi PKS DPR RI secara tegas menolak kenaikkan TDL. “Bagi kami persoalan tarif listrik harus dihitung secara cermat karena akan berdampak terhadap banyak hal. Bukan hanya berdampak pada biaya rumah tangga tapi juga pada industri,” tegas Mulyanti.
Bahkan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM akhir Nopember lalu, Mulyanto juga meminta Pemerintah menunda kenaikan tarif listrik. Mulyanto mendesak Pemerintah lebih memprioritaskan efisiensi dan mendata ulang jumlah pelanggan listrik rumah tangga mampu golongan 900 VA (RTM).
Dari data yang terbaru, dihitung besaran yang perlu disediakan Pemerintah.
Permintaan Mulyanto tersebut menjadi salah satu keputusan hasil Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM.
(akhir)
