SURABAYA, Beritalima.com – DPRD provinsi Jatim saat ini menghapus anggaran kunjungan ke luar negeri yang dianggarkan hampir Rp 19 Miliar. Melalui Perubahan APBD Jatim 2025, anggaran belasan miliar itu digeser ke program lain.
Penghapusan kunjungan luar negeri ini dibenarkan oleh Ketua DPRD provinsi Jatim Musyafak. Ia mengungkapkan, bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat sebelumnya juga menghapus kunjungan luar negeri.
“Sekarang itu kan ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita juga menindaklanjuti instruksi itu,” kata Musyafak usai paripurna di gedung DPRD provinsi Jatim, Rabu (3/9/2025).
Pada APBD Jatim tahun 2025 sebelumnya pos anggaran untuk kunjungan luar negeri mencapai hampir Rp 19 Miliar. Kini, melalui berbagai tahapan pembahasan P-APBD Jatim 2025, besaran anggaran itu langsung digeser untuk sejumlah pos lain.
Dengan bergesernya anggaran itu, baik dewan maupun Pemprov tidak bisa lagi melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri atau PDLN yang dibiayai oleh APBD.
Musyafak menegaskan, pergeseran anggaran itu dilakukan ke program yang menyentuh masyarakat langsung.
Sebab, dewan turut melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini memang sulit. Banyak masyarakat yang mengeluh pendapatan ikut seret. Belum lagi, pengangguran yang memang perlu terus menjadi atensi. Sehingga, pergeseran anggaran itu diharapkan bisa membantu masyarakat.
“Dengan adanya moratorium itu kami di DPRD, baik eksekutif maupun legislatif kita take down semua untuk kunjungan ke luar negeri. Kita kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Disisi lain, dalam merespons dinamika yang saat ini terjadi, Musyafak meminta agar anggota DPRD provinsi Jatim bisa menjaga diri. Tidak melakukan pamer kemewahan atau flexing yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Jangan sampai memicu kemarahan masyarakat.
Anggota Badan Anggaran DPRD provinsi Jatim Yordan M Batara Goa menjelaskan, pos anggaran kunjungan luar negeri digeser, diantaranya untuk penambahan beasiswa anak yang masuk kategori miskin, apresiasi seniman dan pelatihan koperasi desa merah putih.
“Kemudian juga dialokasikan untuk bantuan ke masyarakat termasuk juga untuk pasar murah. Karena selain sangat menunjang untuk kebutuhan masyarakat, ini juga efektif untuk mencegah inflasi,” terang Yordan.(Yul)
