SURABAYA, Beritalima.com|
Ketua fraksi Nasdem DPRD Provinsi Jatim mengakui bahwa penghargaan WTP yang diperoleh dari BPK bukan tahun 2020, tapi tahun 2019. Sehingga penilaian itu sebelum adanya covid19. Anggaran itu kan anggaran tahun 2019 hingga yang diperiksa oleh BPK itu adalah anggaran tahun 2019 secara wajar kalau Jawa Timur itu mendapatkan WTP. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Muzammil Safi’i.
“Disamping ini merupakan prestasi yang sudah ditorehkan oleh Gubernur sebelumnya, Pakde Karwo telah meletakkan dasar-dasar untuk bisa memperoleh predikat WTP yang sudah 7 kali. Sekarang ini kan tinggal melanjutkan,” jelasnya.
“Memelihara itu bukan hal yang mudah, tapi memang memelihara itu hal yang sulit. Mempertahankan WTP itu lebih Sulit. Dan hamdulillah pemerintahan Ibu Khofifah bersinergi dengan DPRD ini bisa melahirkan prestasi WTP untuk tahun 2019, walaupun tadi sudah di Sebutkan beberapa cara tanjakan yang harus diperbaiki,” urainya.
“Memang mekanisme yang baku yang ada di BPK itu saya kira biasa seperti itu. Jadi ada catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh Gubernur dalam waktu 60 hari. Sekian bulan itu catatan-catatan itu sudah harus diperbaiki. Insyaallah berkat kerjasama antara Pemprov Jatim dengan DPRD dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diperbaiki. Itu yang terpenting,” tandasnya.
“Terus menerus dalam arti bahwa sesuai dengan koridor koridor aturan, baik dari sisi administratif maupun dari sisi kebersihan. Kebersihan di dalam hati tidak ada korupsi. Baik itu yang ada di Pemprov maupun yang ada di DPRD. Itu yang terpenting, sehingga mempertahankan WTP ke depan itu menjadi hal yang harus dilakukan,” lanjut Muzammil.
“Nantinya memang kondisi pandemic ini mempunyai satu hal yang tidak wajar kan. Tidak wajar dalam arti baik itu dari sisi pelaksanaan APBD nya maupun dari sisi pemeriksaannya. Sama-sama punya kaidah-kaidah yang yang jelas. Sekarang ini kan kita mengalihkan anggaran ini tidak kurang dari 30% yang di alihkan untuk kepentingan Covid, yang kalau di Jawa Timur itu Rp 2,3 trilliun,” ujarnya.
“Tentunya auditnya itu berbeda jika dalam keadaan normal. Ini saya kira Insya Allah menjelaskan terkait dengan pelaksanaan itu sudah sedemikian, walaupun masih banyak anggapan dari masyarakat, anggapan dari dewan itu tidak transparan,” pungkasnya. (yul)
