PASURUAN, Beritalima.com|
Ketua fraksi NasDem DPRD provinsi Jatim Muzammil Safi’i SH MSi mengungkapkan, bahwa pembatalan pemberangkatan jemaah ibadah haji tahun 2021 ini dirasa tidak adil, bahkan sangat mengecewakan, lantaran menganggap pemerintah tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jikalau memang kerajaan Arab Saudi tidak memberikan ijin, mereka minta pemerintah mempertanyakan alasannya.
“Sebaiknya otoritas Kerajaan Arab Saudi ikut memberikan penjelasan terkait tidak adanya pemberangkatan haji bagi jemaah asal Indonesia tahun ini, selekas- lekasnya, mengapa jamaah haji Indonesia tidak bisa berangkat,” tandas Muzammil.
Anggota komisi A ini mengungkapkan, penjelasan tersebut diperlukan agar tidak muncul fitnah dan kesalahpahaman, karena Pemerintah Arab Saudi juga disebut melonggarkan aturan masuk ke negara itu untuk sejumlah negara lain.
“Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji di tanah air ini, dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk menyerang pemerintah dengan narasi-narasi Negatif, dengan berbagai analisa sesuai dengan tujuannya,” terang mantan wakil bupati Pasuruan ini.
“Untuk itu kita betul-betul meminta adanya keterbukaan dan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari pihak Pemerintah Arab Saudi dan juga dari pihak Pemerintah Indonesia, agar tidak ada kesalahpahaman dari para jamaah dan umat,” sambungnya.
“Kami dapat memahami dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji, apabila keselamatan jamaah menjadi prioritas bagi semua negara di tengah wabah pandemi Covid-19.
Namun, kami heran karena ada sejumlah negara seperti Malaysia yang kini lock down akibat meningkatnya pandemi covid yang disebut-sebut justru mendapat kelonggaran untuk masuk ke wilayah Arab Saudi,” lanjutnya.
Muzammil menilai bahwa pemerintah Indonesia kurang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Muzammil meminta pemerintah cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan ibadah umat.
“Ke depan perlu menunjuk peloby yang handal untuk bernegosiasi dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, agar tidak terulang jika ada permasalahan yang berbeda, kami minta ada jaminan agar bisa melaksanakan ibadah haji tahun depan dengan baik,” pungkasnya.(Yul)
