JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IX DPR RI membidangi tenaga kerja dan kesehatan, Muchamad Nabil Haroen mendukung langkah tidak memberikan atau memotongan Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap presiden beserta para pembantunya, pejabat publik, eselon Satu dan Dua hingga wakil rakyat di parlemen.
Namun, kata Nabil Haroen dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Sabtu (18/4) pagi, pemangkasan THR itu harus dalam rangka efisiensi anggaran dan tepat sasaran. “Ini kebijakan bagus untuk efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut harus didukung karena ini langkah strategis agar anggaran yang tersedia dapat maksimal penggunaannya,” kata Nabil.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kata wakil rakyat Dapil V Provinsi Jawa Tengah itu, ada penurunan anggaran pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak, bahkan diprediksi ada penurunan hingga 10 persen.
Implikasinya, akan ada pemotongan anggaran untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 94 triliun. “Karena itu, Pemerintah harus memastikan dana ke daerah untuk optimalisasi dan penguatan ketahanan pangan, terutama dukungan terhadap petani dan nelayan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Pagar Nusantara Nahdlatul Ulama itu meminta anggaran Rp 405,1 triliun untuk penanganan virus Corona (Covid-19) harus dikelola dengan baik dan transparan. Jangan sampai kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir elite dan merugikan rakyat. “Rakyat butuh kebijakan-kebijakan yang langsung diterima manfaatnya, terutama pada situasi sulit akibat pandemi Covid-19,” demikian Muchamad Nabil Haroen. (akhir)
