JAKARTA, Beritalima.com– Nadiem Anwar Makarim, salah satu menteri yang paling layak di reshuffle. Selain memang tidak ada prestasi yang menonjol, ia juga terlihat tidak mampu mengontrol kementerian yang dipimpinnya.
Beberapa bukti terkait hal itu terlihat dari tiga kasus yang terjadi belakangan ini. Hal ini tentu mencoreng nama sang majikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dalam hampir setiap kesempatan selalu berbicara Pancasila.
Pertama, hilang atau tidak adanya frase agama dalam draft atau rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN). Hal ini tentu fatal mengingat ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Sebagai menteri, Nadiem tidak sensitif sehingga frase agama bisa tidak muncul dalam draft PJPN. Hal ini tentu sulit dimengerti,” kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Rabu (21/4) siang.
Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal itu juga sulit diterima nalar mengingat Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hal fundamental bagi Indonesia. Disini terkesan Nadiem tidak memahami hal itu sehingga ceroboh meloloskan PP tanpa memasukkan Pancasila dan Bahasa Indonesia.
Ketiga, hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional KH Hasyim Asyari dari buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.
“Hilangnya nama pendiiri NU juga tak jelas sebab musababnya. Disini makin menguatkan dugaan bahwa Nadiem tidak punya kendali yang kuat di Kemendikbud,” kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fikom IISIP) Jakarta 1996-1999.
Karena itu, lanjut laki-laki yang akrab disapa Jamil tersebut, pantas diduga Nadiem tak cukup mengakar di kementerian yang dipimpinnya. Leadership Nadiem tak memadai untuk membawa Kemendikbud mewujudkan pendidikan nasional.
Jadi, sudah selayaknya Nadiem di reshuffle agar tidak terus menerus membuat blunder sehingga menjadi semakin beratnya beban Presiden Jokowi yang memang sudah sangat berat itu.
Untuk itu, kata penulis buku Perang Bush Memburu Osama ini, sebaiknya posisi Kemendikbudristek diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah. Suka atau tidak, Muhammadiyah termasuk terbaik dalam mengelola pendidikan di tanah air. Hal itu juga sudah dibuktikan hampir setiap Kabinet, posisi Kemendikbud diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah. (akhir)
