SITUBONDO, beritalima – Aksi penolakan masyarakat terhadap pembangunan pagar di pelabuhan tradisional Jangkar semakin menguat, bahkan warga meminta penghentian paksa proyek pembangunan pagar laut yang masuk di wilayah kerja (WILKER) Kelas III Kalbut Situbondo, karena dianggap sangat merugikan warga sekitar yang sudah bermukim puluhan tahun.
Menanggapi aksi penolakan puluhan warga yang disampaikan terhadap Ir.M.Nasim Khan anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan JAWA TIMUR III, yang datang langsung psda selasa (8/11) melihat permasalahan di pelabuhan tradisional Jangkar mengatakan, dirinya sengaja datang karena keluhan warga di jangkar terdengar juga ketelinganya di jakarta.
“Masih adanya konflik antara masyarakat dengan pihak Pihak Pelabuhan dan kejadian yang berulang- ulang seperti ini. ini adalah bukti ketidak becusan pemerintah, baik dari pemerintah Desa, Kecamatan dan pemerintah Kabupaten, harusnya Konflik seperti ini menjadi perhatian serius dan tidak boleh berkepanjangan, kalau perlu tidak boleh terjadi, ini bukti tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya,” ujar Nasim Khan.
Aksi penolakan atas proyek pembangunan pagar laut oleh warga bukan tanpa alasan, menurut Nasim dibangunnya pagar tembok sekeliling area Pelabuhan tradisional jangkar oleh, Proyek pagar laut ini dianggap telah menutup akses warga, bahkan ada rumah warga yang betul – betul mepet dengan pagar, sampai pintu masuk rumah wargapun akan tertutup dengan adanya pagar tembok setinggi 3 meter.
“ini proyek juga tidak jelas karena tidak ada papan nama, siapa yang kerjakan dan berapa anggarannya semua tidak jelas, saya akan meminta ke Bupati dan wakilnya turun langsung menangani masalah ini, jangan sampai berlarut – larut, saya tidak ingin bumi sholawat nariyah ini tidak memihak terhadap rakyat, hari ini bukti ketidak hadiran pemerintah untuk masyarakatnya telah nampak jelas, buktinya sudah diberitahukan beberapa hari sebelumnya tapi tidak satupun yang datang termasuk kepala desa dan camat kemana mereka semua apa lagi tidur,”lanjutnya dengan nada meninggi yang disambut tepuk tangan warga jangkar
Namun anggota DPR RI Fraksi PKB dari jawa timur tersebut juga menghimbau kepada warga untuk mengurus surat – surat tanahnya secara benar, agar ketika ada konflik semacam ini masyarakat tidak dirugikan karena memiliki bukti kepemilikan yang sah, Nasim Khan juga meminta proyek sementara di hentikan sampai ada titik temu dari konflik tersebut.
“Himbauan saya sebaiknya sampaikan aspirasi waega melalui anggota dewan yang mewakili dari daerah jangkar, saya minta jangan ada tindakan anarkis, sampaikan semuanya secara baik baik saya yakin anggota DPRD dan pemerintah Daerah akan menyelesaikan dengan baik, saya secara pribadi nantinya akan menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati dan Wakilnya, untuk segera menyelesaikan kasus ini secara tepat dan cepat,”Pungkas Nasim Khan
Menurut Nasim pemerintah sudah melakukan kebijakan untuk penyelesaian konflik tanah di daerah-daerah antara warga tanpa dipungut biaya, selain konflik tanah dirunya juga akan terus menyoroti bidang pelayanan dan pendidikan yang ada di Situbondo yang masih amburadul.
(**/JOE)
