JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyatakan dukungannya dengan kebijakan dan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak menerima mereka yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam penerimana Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS).
Menurut wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Aceh tersebut, keputusan ini merupakan cermin bahwa Indonesia adalah negara Berketuhanan Yang Maha Esa. “Kejagung itu adalah institusi penegak hukum, bukan industri hiburan. Sangat masuk akal jika Korps Adhiyaksa membutuhkan aparat yang tidak punya masalah bawaan,” kata Nasir dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Senin (25/11).
Dikatakan tokoh Tanah Rencong ini, jangan karena alasan nondiskriminasi dan Hak Azazi Manusia (HAM), lalu publik lupa pakai kacamata pembesar untuk menilai siapa yang layak dan patut menjadi jaksa.
“Kita harus menyadari, institusi jaksa itu membutuhkan laki-laki dan perempuan tulen guna mengemban tugas negara di bidang penuntutan. Kita hidup di alam Indonesia, bukan di dunia barat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai Ketuhanan,” kata Nasir.
Dia mencontohkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat merekrut anak-anak muda milineal berprestasi menjadi staf khususnya. Dari pemberitaan yang tersiar, tidak ada diantara mereka yang berkategori LGBT. “Presiden memberi contoh. Mari kita dukung langkah Kejagung menolak LGBT dalam penerimaan CPNS dan jaksa,” demikian Muhammad Nasir Djamil. (akhir)
