JAKARTA, Beritalima– Tergerak dengan banyaknya warga Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengupayakan pengalokasian program bedah rumah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ungkap Neng, punya progra Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diperuntukan buat masyarakat kurang mampu.
Program itu diperjuangkan Neng untuk masyarakat di Dapilnya yakni Provinsi Jawa Barat III yakni Cianjur dan Bogor. “Saya tak menyangka di Kota Bogor sekalipun ternyata masih banyak masyarakat yang kondisi rumahnya masih belum layak huni. Untuk Cianjur jumlahnya jelas masih sangat tinggi,” tegas Neng usai penyerahan secara simbolis 181 buku rekening Bank BTN kepada penerima program BSPS di Kabupaten Cianjur, Minggu (2/9).
Neng sangat menyadari pentingnya rumah layak huni bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, dia serius mengupayakan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya untuk mendapatkan alokasi program BSPS.
“Alhamdulillah, aspirasi yang saya sampaikan ke Kementerian PUPR selaku mitra Komisi V DPR RI ditanggapi dengan baik. Hasilnya, Tahun Anggaran ini 2.209 unit rumah di Cianjur dan Bogor mendapatkan alokasi program BSPS.”
Neng berharap, ke depan bisa mengupayakan lebih banyak lagi agar masyarakat bisa segera menikmati kehidupan di rumah layak huni. Dari 2.209 unit rumah yang akan dibedah, 250 unit diantaranya berlokasi di Kota Bogor, dan 1.959 unit di Kabupaten Cianjur.
Unit-unit rumah penerima program BSPS di Kota Bogor tersebar di 5 kelurahan dan 3 kecamatan. Sementara penerima program BSPS di Kabupaten Cianjur tersebar di 46 desa/kelurahan dan 16 kecamatan.
“Hari ini kita melakukan serah terima buku rekening penerima BSPS bagi masyarakat di Kecamatan Cibinong yang lokasinya berada di bagian selatan Kabupaten Cianjur.”
Dikatakan, rumah-rumah tidak layak huni di wilayah ini masih cukup banyak, infrastrukturnya juga masih perlu perhatian banyak pihak agar Kecamatan Cibinong bisa sama majunya dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Cianjur.
BSPS merupakan upaya Pemerintah mengurangi jumlah rumah tak layak huni di Indonesia. Bentuk program ini meliputi peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.
Tahun ini pelaksanaan BSPS dilakukan Kementerian PUPR menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT) dan alokasi anggarannya mencapai Rp 3,2 triliun. Alokasi itu ditargetkan akan menyentuh 180.000 unit rumah tak layak huni.
Program itu juga menjadi pendukung pencapaian target Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo 29 April 2015. Khusus untuk Jawa Barat, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 294,9 miliar untuk PKT bedah rumah buat 19.660 unit. (akhir)
