JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VI DPR, Hj Nevi Zuairina minta agar Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus kepada pencapaian ketahanan pangan nasional. Kementerian Perdagangan dapat memberikan porsi pada program untuk ketahanan pangan ini sekaligus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian atau Lembaga terkait.
Hal itu disampaikan Nevi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pertengahan pekan ini di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pertengahan pekan ini.
Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun Nevi, tahun lalu neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$21,75 miliar, akan tetapi surplus itu timbul karena adanya penurunan impor yang sangat tajam 17,34 perse, bukan karena meningkatnya kinerja ekspor.
“Seharusnya wabah pandemi virus Corona (Covid-19) juga harus dijadikan momentum untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meminimalisir impor. Memaksimalkan ekspor non migas dari sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan sebagai pertahanan melawan Covid-19 merupakan kebijakan yang sangat tepat dan pro rakyat,” ujar Nevi.
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat ini menjabarkan, berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), ada indikasi penurunan kinerja industri dalam negeri bergantung pada bahan baku impor, yang terdampak adanya pandemi Covid-19.
Untuk itu, daripada mengandalkan produk bahan baku luar, sebaiknya sumber daya yang ada dalam negeri yang potensinya belom dioptimalkan, dapat digenjot sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terutama komoditas pangan.
Legislator ini menyarankan kepada Kemendag secara khusus, agar untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan sudah cukup sehingga tak perlu impor dan harga di masyarakat dapat ditekan.
Pada kampanye, Jokowi menjanjikan akan membatasi Importasi produk pangan untuk mengutamakan petani dalam negeri. Ini mesti diwujudkan seluruh jajarannya termasuk kemendag. Agar kejadian importasi beras pada 2018 sebesar 2,25 juta ton, lalu terus berlanjut pada 2019 tidak terulang dan terualang lagi tiap tahun.
Intinya, sinergi dan koordinasi antar kementerian dan Lembaga. Selama ini Indonesia sangat tergantung pada turbulensi permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang tidak seimbang, karena kekuatan dalam negeri kita rapuh.
“Mari kita tekadkan, agar kemandirian pangan kita kuat, sehingga dimasa depan maksimal akhir kepemimpinan presiden jokowi, cita-cita kita memiliki ketahanan pangan nasional yang stabil dapat terwujud,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
