JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat, Hj Nevi Zuarina meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus serius mengembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apalagi menyangkut korporasi plat merah strategis seperti energi, pangan dan kesehatan.
Permintaan terabyt disampaikan anggota Komisi VI DPR RI membidangi Industri dan Perdagangan terkait dengan besarnya Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemeintahan Jokowi kepada BUMN tapi keuntungan (deviden) tidak sebanding dengan modal yang disertakan.
Nevi menilai, BUMN belum dikelola secara optimial sehingga mampu memberikan deviden buat negara. Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setiap tahunnya terus mengalami penurunan, dari 3,8 persen (2014) menjadi sekitar 2,5 persen (2019).
“Pasca disahkan UU No: 9/2018 tentang PNBP, Pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perbaikan administrasi dan birokrasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan PNBP nasional.”
Hingga saat ini, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, negara sangat bergantung kepada PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat rentan dengan volatilitas global. Buktinya, tahun lalu PNBP SDA mengalami penurunan hingga Rp 26 triliun. Resiko seperti ini yang perlu diantisipasi Pemerintah. “Ke depan Pemerintah haruspunya terobosan radikal agar BUMN punya peran penting mendorong penerimaan PNBP nasional.”
Lebih jauh dikatakan, optimalisasi penerimaan Negara dari Dividen BUMN ini sangat penting untuk segera dikerjakan dan di realisasikan mengingat Negara juga telah optimal dalam memberikan pembiayaan Investasi kepada BUMN lewat PMN.
Realisasi penyaluran PMN untuk BUMN 2019 Rp 17,8 triliun. Ini artinya realisasi 100 persen dari APBN 2019, dan meningkat pesat dibanding 2018 dimana PMN untuk BUMN hanya Rp3,6 triliun. Peningkatan PMN untuk BUMN 2019 Rp14,2 triliun atau 394 persen dibanding 2018, harus diiringi dengan semakin optimalnya penerimaan Negara dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang termasuk dalamnya pendapatan bagian laba BUMN.
Karena itu, Nevi menyarankan kepada Pemerintah Jokowi, agar BUMN menentukan fokus utama pengembangan usaha yang memberikan pelayanan sekaligus kemakmuran kepada masyarakat, juga mampu memberikan deviden signifikan kepada negara. Sektor strategis energi, pangan dan kesehatan harus serius dikembangkan.
Alasan kenapa tiga sektor energi, pangan dan kesehatan ini begitu penting, karena bila salah satu terganggu, akan menjadi bencana berkepanjangan bagi kehidupan manusia. Ketika krisis kesehatan yang sampai hari ini terjadi, secara spontan, semua sektor terganggu mulai dari kesehataan hingga merambat ke ekonomi yang mempengaruhi seluruh ummat manusia. Begitu juga kalau sektor energi atau pangan yang terganggu. Krisis nakal mengguncang segala macam sektor.
Hal ini disampaikan Nevi ketika Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir yang membahas tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) 2019 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.
Khusus untuk bidang kesehatan, Nevi menyinggung persoalan vaksin sinovac. “Seharusnya vaksin Corona negara yang menciptakan untuk masyarakat kita sendiri. Potensi ada karena infrastruktur laboratorium kita juga memadai. Diujinya pada masyarakat kita dengan kesesuaian karakter dan lingkungan masyarakat Indonesia,” kata dia.
Nevi mengkahwatirkan, vaksin yang akan di uji coba di Indonesia tidak cocok karena perbedaan karakter orang dan lingkungan. Selain itu, ada durasi waktu yang panjang dari pembuatan hingga proses vaksin akibat proses pengiriman dan distribusi.
Bila BUMN memanfaatkan anak bangsa dan semua laboratorium serta kampus seluruh Indonesia untuk menemukan vaksin akan lebih baik dan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia. Produksi vaksin dalam negeri bakal menekan biaya sehingga terjangkau masyarakat. Malah bila perlu diberikan gratis kepadawarga tak mampu. (akhir)
